TANAH DATAR, GETNEWS. – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemulihan infrastruktur strategis di Sumatra Barat berjalan sesuai target. Pada Kamis (18/12/2025), Kepala Negara meninjau langsung progres rehabilitasi Jalan Lembah Anai (Ruas Padang Panjang-Sicincin) yang mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu.
Peninjauan ini difokuskan pada segmen KM 61+600 hingga 67+40, yang merupakan urat nadi transportasi penghubung utama di Provinsi Sumatra Barat.
Detail Teknis Penanganan Jalan Lembah Anai
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penanganan komprehensif untuk memastikan jalan tidak hanya berfungsi kembali, tetapi juga lebih tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan:
| Tahapan Penanganan | Deskripsi Pekerjaan di Lapangan |
|---|---|
| Pembersihan Material | Mobilisasi alat berat untuk menyingkirkan sisa banjir, kayu, dan material longsoran yang menutupi badan jalan. |
| Rehabilitasi Struktur | Perbaikan badan jalan yang terputus, pengurukan tanah, serta penguatan struktur jalan utama. |
| Penataan Lereng | Stabilisasi tebing di titik-titik rawan longsor guna menjamin keamanan pengguna jalan di masa mendatang. |
| Status Akses | Diharapkan segera pulih untuk mendukung mobilitas orang dan distribusi logistik ekonomi Sumbar. |
Apresiasi untuk Pekerja Lapangan
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menyempatkan diri turun langsung ke area proyek untuk berbincang dengan para operator alat berat dan petugas teknis. Beliau menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pekerja yang terus berjibaku di medan sulit pascabencana.
Komitmen Respons Cepat Pemerintah
Langkah Presiden meninjau Lembah Anai menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan sosial pengungsi (Huntara), tetapi juga pada pemulihan konektivitas. Lumpuhnya jalan Lembah Anai berdampak langsung pada biaya logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga percepatan perbaikan ini menjadi prioritas utama kabinet.
Presiden meminta jajaran Kementerian PU untuk terus bekerja secara terkoordinasi agar akses transportasi vital ini bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat dengan standar keamanan yang tinggi.
