JAKARTA, getnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) agar segera memperbaiki kinerja internalnya. Ancaman tersebut, yang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, adalah pembekuan DJBC dan perumahan 16.000 pegawainya jika tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu setahun ke depan.
Menkeu Purbaya mengakui adanya kebocoran dan praktik curang, seperti under invoicing, dalam pelayanan dan pengawasan ekspor DJBC.
“Di situ tertulis cuma USD7, di toko online harganya lebih mahal. Dari situ ketahuan ini harganya beda, kenapa bisa begini? Kok bisa murah? Mereka lihat-lihatan. Jadi mereka masih main,” kata Menkeu, Kamis (11/12/2025).
Target Perbaikan Satu Tahun Sesuai Mandat Presiden
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa ancaman ini berfungsi sebagai “cambukan” agar pegawai DJBC serius memperbaiki citra dan kinerjanya. Ia merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 yang menempatkan Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kita kasih waktu setahun untuk betulin (kinerja). Kalau enggak, 16.000 pegawai (Bea Cukai) kita rumahkan. Bukan (perintah) dari saya tuh, dari bos di atas,” tegas Purbaya.
Apabila kinerja DJBC berhasil membaik, pemerintah tidak perlu lagi mengalihkan tugas pengawasan kepada perusahaan swasta asing, seperti yang pernah dilakukan di masa Orde Baru.
”Supaya kita tidak perlu lagi menyerahkan ke asing, masa negara kita enggak mampu,” pungkas Menkeu, menekankan pentingnya kemampuan institusi negara untuk mengelola tugasnya sendiri.
infopublik.id
