KPK baru saja melempar bom logika ke tengah wacana panas perubahan mekanisme Pilkada dari pilih langsung menjadi pilihan DPRD. Dalam pertemuan dengan Fraksi Golkar di Senayan, Kamis (5/2), Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan peringatan keras: semakin sedikit orang yang menentukan nasib pemimpin daerah, semakin “enak” pula para aktor politik melakukan transaksi di bawah meja.
KPK khawatir jika Pilkada balik lagi ke tangan DPRD, kita bukan sedang menghemat biaya, tapi sedang memindahkan “loket korupsi” dari lapangan ke ruang rapat yang tertutup. Setyo menggunakan istilah mentereng: state capture corruption. Artinya, kebijakan publik bukan lagi buat rakyat, tapi dikendalikan oleh kelompok tertentu yang merasa sudah “berkeringat” memenangkan sang kepala daerah.
Bagi KPK, debat soal Pilkada langsung atau lewat DPRD ini jangan cuma terjebak pada alasan “ngirit anggaran”. Apa gunanya hemat biaya pemilu kalau setelah menjabat, sang kepala daerah malah jadi “robot” yang dikendalikan oleh elit partai dan cukong? Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa nilai ideologis kekuasaan itu buat rakyat, bukan buat menyenangkan para aktor yang duduk di gedung dewan.
Logikanya sederhana: Kalau Pilkada lewat DPRD, rakyat cuma jadi penonton bioskop yang nggak punya hak pilih film. Pemainnya sudah ditentukan, sutradaranya sudah bayar, dan kita cuma bisa pasrah melihat akting mereka selama lima tahun. Sebuah kemunduran demokrasi yang dibungkus dengan pita “efisiensi”.
Pesan moral dari KPK cukup jelas: Mau lewat mana pun pilihannya, selama akuntabilitasnya rendah, korupsi akan tetap jadi menu wajib harian. Jangan sampai kita mengganti sistem hanya untuk memudahkan para maling melakukan transaksi “grosiran” di ruang sidang yang ber-AC.
Verified Source: kpk.go.id
