JAKARTA, Getnews.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan ekologi Indonesia melalui rapat terbatas (Ratas) yang digelar secara virtual, Senin (19/1). Meski tengah berada di London dalam rangkaian kunjungan kerja, Presiden memimpin langsung progres laporan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.
Rapat yang menghubungkan London dan Jakarta ini diikuti oleh jajaran kunci Kabinet Merah Putih, termasuk Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri ATR/BPN, hingga Kepala BPKP. Dari London, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Evaluasi Satu Tahun Satgas
Fokus utama rapat ini adalah mengevaluasi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk Presiden sejak Januari 2025 lalu. Sebagaimana diketahui, Satgas ini lahir hanya dua bulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden, sebagai respon atas masifnya alih fungsi lahan hutan secara ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
”Presiden memberikan arahan yang sangat tegas agar Satgas terus melakukan penertiban kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh korporasi maupun pihak-pihak tertentu tanpa prosedur yang benar,” ujar sumber resmi setkab usai rapat.
Konektivitas dengan Isu Daerah
Bagi wilayah seperti NTB, keberadaan Satgas ini menjadi angin segar sekaligus peringatan. Mengingat banyaknya kawasan hutan lindung yang kini berstatus sengketa atau dirambah untuk kepentingan komersial, ketegasan Presiden Prabowo diprediksi akan segera merambah ke daerah-pilih di Indonesia Timur.
Jaksa Agung dan Kepala BPKP diminta untuk melakukan audit mendalam terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dari penjarahan kawasan hutan selama satu tahun terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam menjaga aset negara untuk keberlanjutan ekonomi jangka panjang. (Red)
Artikel ini diolah berdasarkan rilis berita resmi yang diterbitkan oleh BPMI Setpres.
