LOMBOK TENGAH, getnews – Desa bukan lagi sekadar unit terkecil pemerintahan, melainkan pondasi utama kemajuan nasional. Pesan ini menjadi semangat utama dalam Jambore Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Lombok Tengah, Praya, Senin (13/12/2025).
Acara penting ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto dan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal.
Paradigma Baru: Pembangunan Harus Mulai dari Bawah
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pola pembangunan di Indonesia harus berubah. Tidak lagi menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top-down), melainkan harus dimulai dari desa sebagai basis utama.
“Presiden dan pak Menteri Desa telah berulang kali menegaskan membangun Indonesia harus dimulai dari bawah ke atas. Desa adalah pondasi pembangunan nasional,” ujar Gubernur Iqbal.
Untuk mendukung visi ini, Pemerintah Provinsi NTB kini menjalankan program strategis Desa Berdaya. Program ini terbagi dalam tiga level, yaitu:
- Desa Berdaya Transformatif: Menyasar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem.
- Desa Berdaya Reguler.
- Desa Berdaya Tematik: Fokus pada potensi khusus seperti agro-maritim atau agro-forestry.
Gubernur meminta dukungan penuh dari seluruh Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan BPD agar program ini bisa berjalan optimal di seluruh wilayah.
Kebijakan Langsung Presiden Prabowo: Koperasi Desa Adalah Kunci
Di sisi lain, Mendes PDTT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen NTB dalam membangun desa, menyebut NTB layak menjadi contoh kemajuan desa di Indonesia.
Mendes PDTT juga menekankan bahwa program desa harus selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama Presiden adalah mempercepat kesejahteraan rakyat melalui penguatan desa dan koperasi desa.
“Koperasi desa bukan gagasan kementerian, tetapi kebijakan langsung Presiden. Tujuannya jelas, membalik ketimpangan ekonomi, mengangkat rakyat desa dan membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Yandri Susanto.
Pemerintah pusat siap terus melakukan pendampingan agar hasil pertanian dan produk desa dapat terserap, dipasarkan, dan didistribusikan secara adil.
Melalui jambore ini, seluruh pemangku kepentingan desa diharapkan semakin solid dalam mendukung program nasional menuju Desa Berdaya, sebagai jalan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong kemajuan Indonesia dari akar rumput.
