JAKARTA, GETNEWS. – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan krusial dari Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman Kertanegara, Sabtu (27/12) malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua agenda prioritas: memastikan jamaah haji Indonesia memiliki fasilitas penginapan mandiri yang layak di Mekkah dan percepatan pembangunan 15.000 hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra.
Menteri Rosan menegaskan bahwa dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi telah dikantongi, menyusul diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Muhammad Bin Salman (MBS) pada awal Desember lalu.
Update Proyek Strategis Danantara (Desember 2025)
Proyek ‘Kampung Haji’ dan pembangunan hunian Sumatra menjadi fokus utama investasi sosial-strategis pemerintah di akhir tahun.
| Proyek Strategis | Status & Progres Terkini |
|---|---|
| Kampung Haji (Mekkah) | Diplomasi dengan MBS (8 Des); Menteri Rosan telah 4x bertemu otoritas Saudi membahas lokasi & menara. |
| Visi Akomodasi Haji | Fasilitas nyaman mandiri bagi jamaah RI dengan lokasi strategis dekat Masjidil Haram. |
| Hunian Sumatra (Danantara) | Target 15.000 unit; 500 unit siap minggu ini sebagai tahap awal. |
| Sinergi Kementerian | Kolaborasi bersama BNPB, Kementerian PU, dan Kementerian Perumahan. |
Visi Haji yang Bermartabat
Presiden Prabowo menginstruksikan agar ‘Kampung Haji’ bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang bagi kenyamanan warga Indonesia saat beribadah. Menteri Rosan melaporkan bahwa detail teknis mengenai titik lokasi menara dan luas lahan sedang difinalisasi. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komunikasi langsung Presiden dengan MBS pada 8 Desember lalu, yang membuka jalan bagi Menteri Investasi untuk bermanuver dalam empat pertemuan teknis sebelumnya dengan Pemerintah Saudi.
Percepatan Hunian Sumatra
Terkait pemulihan pascabencana di Sumatra, Danantara bergerak cepat di bawah komando Rosan Roeslani. Selain 500 unit yang siap dihuni minggu ini, proyek 15.000 hunian terus dipacu secara paralel dengan pembangunan yang dilakukan oleh lintas kementerian. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk segera merelokasi warga dari tenda-tenda pengungsian menuju hunian yang layak sebelum memasuki tahun 2026.
