Padang Panjang, getnews — Pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 Kota Padang Panjang dimulai dengan penyampaian pemandangan umum oleh lima fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD, Senin (24/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral dan dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forkopimda, anggota dewan, dan pejabat perangkat daerah.
Tahap awal pembahasan anggaran ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menyampaikan catatan strategis terkait kondisi fiskal daerah, terutama setelah munculnya estimasi penurunan pendapatan dan sejumlah penyesuaian belanja pada tahun anggaran 2026.
Melalui juru bicara Puji Hastuti, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa menyoroti turunnya estimasi pendapatan daerah dan menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan hasil maksimal.
Fraksi meminta penjelasan mengenai strategi mendorong pendapatan, penegakan sanksi bagi penunggak pajak, pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh, serta upaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Pada sisi belanja, fraksi mempertanyakan komponen belanja yang turun, sambil menegaskan prioritas pada layanan publik, penanggulangan kemiskinan, kesiapsiagaan bencana, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan pariwisata.
Fraksi NasDem melalui Robi Zamora menilai penurunan pendapatan sebagai tantangan serius dan meminta penjelasan komprehensif mengenai penyebabnya. Fraksi juga menyoroti ketergantungan daerah pada dana transfer yang terus berkurang, serta menuntut strategi pembalikan tren tersebut. Selain itu, kualitas sektor pendidikan, kesehatan, dan pencapaian indikator makro turut menjadi perhatian utama.
Dari Fraksi Gerindra, Yudha Prasetia menekankan dampak pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) terhadap struktur belanja daerah 2026. Fraksi menegaskan pentingnya memastikan sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial, dan kegiatan keagamaan tetap berjalan optimal.
Gerindra juga meminta adanya inovasi peningkatan PAD, transparansi program yang terdampak pengurangan anggaran, serta penguatan UMKM, perluasan lapangan kerja, pemerataan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan profesionalisme dalam penempatan pejabat.
Fraksi PAN melalui Vani Utari mengingatkan bahwa APBD harus menjadi instrumen kesejahteraan yang selaras dengan RPJMD.
Fraksi menyoroti proyeksi pendapatan dan belanja 2026 yang seimbang, sekaligus mempertanyakan sumber kenaikan PAD, strategi mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, hingga pendapatan dari perusahaan daerah air minum.
Turunnya belanja modal, peningkatan kualitas SDM, penataan potensi lokal, serta evaluasi kebijakan seperti oneway pasar, honor kader, mekanisme P3K paruh waktu, dan penyelesaian aset daerah juga turut menjadi perhatian.
Mewakili Fraksi PKS–PBB, Amrizal menekankan pentingnya RAPBD yang lebih terukur dan berbasis data. Fraksi mempertanyakan dasar penetapan prioritas program serta menyoroti isu strategis seperti pengangguran, lemahnya UMKM, minimnya investasi, meningkatnya penyakit masyarakat, pembinaan generasi muda, kualitas layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pendidikan, dan pembinaan keagamaan.
Fraksi juga menegaskan perlunya kebijakan afirmatif terkait penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk perempuan, dalam setiap program pemerintah. (Mc Padang Panjang/andes)
infopublik.id
