JAKARTA — Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih telah melewati masa uji coba selama 15 bulan. Namun, bagi Presiden Prabowo Subianto, waktu bukan sekadar deretan angka, melainkan indikator eksekusi. GetNews melakukan audit mendalam terhadap “Rapor Merah” lima menteri yang paling santer dikabarkan akan terlempar atau digeser. Apakah mereka benar-benar layak diganti?
1. Natalius Pigai (Menteri HAM)
- Periode Jabatan: Oktober 2024 – Januari 2026.
- Audit Kinerja: Pigai memulai masa jabatan dengan guncangan publik melalui permintaan kenaikan anggaran fantastis hingga Rp20 Triliun. Hingga setahun berjalan, efektivitas penggunaan anggaran kementerian baru ini dinilai minim dampak nyata pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- Vonis Audit: LAYAK DIGANTI. Pigai dianggap gagal menerjemahkan visi “Persatuan Nasional” Prabowo ke dalam diplomasi HAM yang tenang, dan justru lebih banyak memproduksi kegaduhan komunikasi.
2. Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata)
- Periode Jabatan: Oktober 2024 – Januari 2026.
- Audit Kinerja: Widiyanti gagal menjawab tantangan pemulihan pariwisata pasca-pandemi yang inklusif. Kritik dari ICPI (Indonesia Cultural & Tourism Industry) menyoroti kebijakan pariwisata yang terlalu berorientasi pada korporasi besar dan mengabaikan ekosistem pariwisata desa yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
- Vonis Audit: LAYAK DIGANTI. Lemahnya pemahaman fundamental terhadap psikologi pariwisata Indonesia membuatnya kehilangan dukungan dari stakeholder industri.
3. Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)
- Periode Jabatan: Oktober 2024 – Januari 2026.
- Audit Kinerja: Di bawah Meutya, Komdigi tampak “tumpul” menghadapi serangan judi online dan penipuan digital yang menyebabkan kerugian Rp9,1 Triliun. Meski baru saja meluncurkan registrasi biometrik, langkah ini dinilai “terlambat” (too little, too late).
- Vonis Audit: TIDAK LAYAK DIGANTI (REPOSISI). Secara teknis, Meutya memiliki kapasitas, namun ia membutuhkan panggung yang lebih diplomatis. Isu penggantiannya oleh Angga Raka Prabowo lebih mencerminkan kebutuhan Presiden untuk memiliki “Operator Ideologis” langsung di jantung komunikasi digital.
4. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP)
- Periode Jabatan: (Lanjutan dari Kabinet Sebelumnya) – Januari 2026.
- Audit Kinerja: Trenggono terus berada di bawah bayang-bayang kegagalan melindungi nelayan kecil. Isu “Pagar Laut” di pesisir Tangerang dan komersialisasi ekosistem laut menjadi titik nadir kredibilitasnya di mata komunitas nelayan tradisional.
- Vonis Audit: SANGAT LAYAK DIGANTI. Kebijakannya dianggap terlalu teknokratis-kapitalis, bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo.
5. Sugiono (Menteri Luar Negeri)
- Periode Jabatan: Oktober 2024 – Januari 2026.
- Audit Kinerja: Sugiono adalah eksekutor loyal dalam membawa Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BoP) Trump. Namun, ia dianggap terlalu “akomodatif” terhadap agenda personal Trump, sehingga marwah politik luar negeri Bebas-Aktif mulai dipertanyakan.
- Vonis Audit: TIDAK LAYAK DIGANTI (REPOSISI STRATEGIS). Sugiono adalah aset emas Prabowo. Ia kemungkinan besar tidak “dibuang”, melainkan ditarik kembali ke posisi yang lebih dekat dengan Presiden (seperti Kepala Staf atau Penasihat Khusus) demi mengawal rencana besar pertahanan nasional, sementara kursi Menlu diserahkan kepada sosok dengan profil internasional yang lebih tajam.
Vonis Redaksi: Bersih-Bersih Menuju Puncak 2026
Vonis Redaksi GetNews menegaskan bahwa Jilid 5 adalah bentuk ketegasan Prabowo untuk melepaskan para menteri yang hanya menjadi “beban citra” tanpa kontribusi produktif. Bagi Presiden, tidak ada ruang untuk menteri yang masih dalam tahap “belajar” saat Indonesia harus berlari kencang. Para menteri yang “Layak Diganti” adalah mereka yang gagal sinkron dengan denyut nadi ekonomi kerakyatan Prabowo.
“Dalam manajemen negara, kesetiaan memang berharga, namun kompetensi adalah mata uang yang tak bisa ditawar; saat kinerja berhenti bicara, saat itulah pintu keluar terbuka lebar.”
— GET NEWS !NSIGHT —
