BIMA, getnews – Anggaran Kabupaten Bima di Tahun Anggaran 2026 akan mencapai rekor fantastis. Setelah melalui proses pembahasan yang intens, DPRD Kabupaten Bima secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan total belanja mencapai hampir Rp 2 Triliun!
Keputusan ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima, Jumat (28/11/2025).
Rp 1,9 Triliun Siap Dialokasikan untuk Belanja Daerah
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan, saat menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah, merinci alokasi fantastis ini.
Total belanja daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,95 triliun, yang dialokasikan ke empat pos utama:
- Belanja Operasi: Rp 1,62 triliun (Mayoritas digunakan untuk gaji dan kebutuhan rutin instansi).
- Belanja Transfer: Rp 264 miliar (Dana yang dialihkan ke desa/unit lain).
- Belanja Modal: Rp 58 miliar (Dialokasi untuk pembangunan aset dan infrastruktur).
- Belanja Tidak Terduga: Rp 3,5 miliar (Dana stand-by untuk situasi darurat).
Sinergi Apik: Kunci Sukses Pengesahan APBD
Pengesahan APBD ini menunjukkan adanya sinergi yang sangat baik antara pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Bima) dan legislatif (DPRD Bima).
Baca juga: Dompet Rakyat Aman! Gubernur Iqbal Bongkar Rahasia APBD NTB Hemat Rp 25 Miliar dari Mobil Listrik
Wakil Bupati Bima menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras DPRD yang dipimpin oleh Ketua Diah Citra Pravitasari dan tiga Wakil Ketua (M. Erwin, Ny Murni Suciyanti, dan M. Nazarudin).
”Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sampai dengan dilakukan persetujuan terhadap rancangan Perda APBD tahun anggaran 2026,” demikian disampaikannya.
Sebagai penyeimbang, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1,88 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 221,6 miliar, serta sisanya didominasi oleh Pendapatan Transfer dari pusat.
Dengan disepakatinya angka belanja dan pendapatan yang masif ini, Kabupaten Bima memiliki modal kuat untuk melaksanakan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.
