“Audit Strategis Getnews+ mengidentifikasi integrasi data sebagai ‘Critical Success Factor’ dalam pemulihan banjir Sumatra 2026. Mandat Mendagri Tito Karnavian untuk pendataan berbasis ‘By Name By Address’ bertujuan memitigasi risiko ‘exclusion error’ pada bantuan fiskal senilai Rp15-30 juta. Sementara itu, manuver Menteri PKP Maruarar Sirait dalam mengamankan 197 titik lahan relokasi seluas 584 hektare menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar ‘Emergency Shelter’ menuju ‘Permanent Resilient Housing’. Audit menyimpulkan bahwa akuntabilitas penyaluran bantuan di tingkat daerah akan menjadi penentu stabilitas sosial di wilayah terdampak selama fase pembangunan Hunian Tetap.”
JAKARTA, getnews.co.id — Pemerintah pusat melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat langkah relokasi permanen dan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak banjir besar di wilayah Sumatra. Dalam koordinasi strategis terbaru, Senin (12/1/2026), pemerintah mengumumkan skema bantuan perbaikan rumah serta penyiapan ratusan titik lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa validitas data kerusakan merupakan fondasi utama percepatan bantuan. “Kunci percepatan ada pada data yang jelas, mana rumah rusak ringan, sedang, dan berat,” tegas Tito. Ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran aparat desa dalam pendataan berbasis nama dan alamat.
Dashboard Pemulihan: Skema Bantuan & Lahan Relokasi 2026
Pemerintah membagi intervensi menjadi dua jalur: stimulan dana bagi rumah terdampak parsial dan relokasi penuh bagi rumah yang hilang atau berada di zona merah.
| Klasifikasi Kerusakan | Intervensi Pemerintah |
|---|---|
| Rusak Ringan | Kompensasi Rp15.000.000. |
| Rusak Sedang | Kompensasi Rp30.000.000. |
| Rusak Berat / Hilang | Relokasi Permanen (Huntap) + Dana Tunggu Hunian (DTH). |
| Total Lahan Relokasi | 584 Hektare di 197 Titik (Aceh, Sumut, Sumbar). |
Akselerasi Lahan Relokasi di Tiga Provinsi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bergerak cepat dengan mengusulkan ratusan titik lahan aman bencana. Provinsi Aceh mendapatkan alokasi terbesar dengan 153 titik lahan seluas 473 hektare. Disusul Sumatera Barat dengan 28 lokasi (53 hektare) dan Sumatera Utara dengan 16 lokasi (58 hektare). Maruarar menekankan prinsip pembangunan Huntap yang harus memenuhi kriteria aman, legal, dan mendukung keberlanjutan hidup warga.
“Prinsipnya aman, legal, dan mendukung keberlanjutan hidup warga,” tandas Maruarar Sirait.
Akuntabilitas dan Sinergi Daerah
Pemerintah pusat mensyaratkan bahwa penyaluran bantuan harus didukung data sah melalui Keputusan Kepala Daerah (SK) untuk diajukan ke BNPB dan Kementerian Sosial. Keterlibatan BPS juga diminta untuk mendampingi Pemda agar pendataan tidak terhambat birokrasi, sehingga layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan akses pendidikan di wilayah terdampak dapat segera dinikmati kembali oleh masyarakat.
