Mengapa Rhoma Irama Harus Sumbang Rp100 Juta dari Kantong Sendiri?
PENDAHULUAN
Selasa (7 April 2026), di Studio Soneta Depok, Raja Dangdut Rhoma Irama menggelengkan kepala. “Yang biasanya Rp2 sekian miliar, Rp2,5 miliar, tiba-tiba cuma Rp25 juta. Ngebagiinnya gimana coba?” katanya, sambil menyebut 300-an anggota Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).
Hanya beberapa hari sebelum Ramadan berakhir dan menjelang Idul Fitri, royalti periode pertama 2025 yang diterima ARDI anjlok drastis dari Rp1–1,5 miliar menjadi Rp25.063.346. Ikke Nurjanah, Ketua LMK ARDI, langsung kaget dan menolak angka tersebut karena dihitung sepihak oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Rhoma Irama tidak tinggal diam. Sebagai Ketua PAMDI, ia langsung menyumbangkan Rp100 juta dari kantong pribadi untuk meringankan beban rekan-rekannya. Ini bukan sekadar bantuan sementara — ini sinyal darurat.
KONTEKS & LATAR BELAKANG
Sejak 2025, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 yang menjadikan LMKN sebagai “payung tunggal” pengelola royalti nasional. Semua royalti (digital, live event, analog, kafe, acara pernikahan, hingga TV) dikumpulkan dulu di LMKN, baru didistribusikan ke LMK genre-spesifik.
Pada Maret 2026, LMKN mendistribusikan Rp24,9 miliar kepada lima LMK. Namun bagi ARDI dan RAI yang mewakili musik dangdut — genre yang mengandalkan performing rights (live) jauh lebih besar daripada streaming — angkanya nyaris nol. Mekanisme baru ini dinilai “prematur” dan kurang transparan.
ANALISIS MENDALAM
- Perbedaan Sumber Royalti: Musik dangdut hidup dari panggung, kafe, acara hajatan, dan TV. Di era lama, ARDI bisa meraup Rp1–1,5 miliar per periode dari performing rights. Sekarang, formula LMKN lebih berat ke data digital, membuat dangdut kalah saing dengan genre yang lebih “streaming-friendly”.
- Transparansi yang Dipertanyakan: Total royalti yang dihimpun LMKN sepanjang 2025 mencapai Rp200 miliar lebih, namun distribusi ke LMK genre tradisional seperti dangdut mandek atau menyusut drastis. Ikke Nurjanah menuntut data penggunaan karya yang jelas.
- Efek Domino Regulasi: Transisi ini menciptakan “marginalisasi” terhadap musik yang selama puluhan tahun menjadi soundtrack kehidupan masyarakat Indonesia.
DAMPAK & SIGNIFIKANSI
Dampak paling nyata: ribuan musisi dangdut kesulitan menjelang Lebaran. Ini mencerminkan ketidakadilan struktural: boom streaming menguntungkan artis pop/hip-hop, sementara genre akar rumput yang mengandalkan live justru terpinggirkan. Jika dibiarkan, kekayaan budaya Indonesia yang beragam ini benar-benar terancam.
KESIMPULAN & REKOMENDASI
Royalti dangdut yang anjlok bukan sekadar “angka turun”. Ini gejala sistem yang belum matang. LMKN harus segera membuka data secara transparan dan merevisi formula distribusi agar lebih adil bagi genre live-dominant. Pemerintah juga perlu mengevaluasi Permenkumham 27/2025 agar tidak mematikan nafas musik tradisional Indonesia.
Rating keseluruhan sistem royalti saat ini: ★★☆☆☆ (Potensi besar, tapi fondasi retak dan butuh reformasi mendesk)Rekomendasi:
Dengarkan dan dukung album/live dangdut klasik maupun baru di YouTube resmi atau konser. Ikuti perkembangan LMKN dan tuntut transparansi.
