JAKARTA, getnews – Tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra telah mencapai skala memilukan, dengan laporan resmi BNPB mencatat 753 orang meninggal dunia dan 650 jiwa belum ditemukan.
Menanggapi bencana berskala nasional ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah pusat segera memanfaatkan dana on call APBN sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan darurat.
Dana Rp 4 Triliun Harus Ditarik, Lawan Kelaparan
Said Abdullah menegaskan, dukungan anggaran ini harus segera dicairkan untuk proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Hal ini krusial mengingat jumlah korban dan kerusakan berpotensi terus bertambah.
“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menanggapi isu sensitif terkait laporan ‘penjarahan’ yang dilakukan warga di pertokoan dan gudang Bulog. Ia menilai tindakan tersebut bukan kriminal murni, melainkan upaya mempertahankan hidup.
“Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’… Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,” katanya, mendesak agar bantuan pangan segera dimassifkan.
Kebutuhan Rekonstruksi Multiyears Lebih Besar
Said Abdullah juga mengingatkan pemerintah bahwa selain tanggap darurat, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi (memulihkan rumah sakit, sekolah, kantor) dan rekonstruksi (membangun kembali jalan dan jembatan) akan jauh lebih besar.
Baca juga biar On call Cair Cepet: 194 Korban Jiwa dan 111 Hilang: BNPB Laporkan Jalan Mulai Terbuka, OMC Sukses Turunkan Hujan 34%
“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya.
Ia menyarankan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi harus menggunakan anggaran multiyears, mencakup tahun 2026 dan seterusnya, untuk memastikan pemulihan total.
DPR meyakini, dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional dan menyegerakan ketersediaan dana, kebutuhan tanggap darurat (tempat tinggal sementara, makanan, MCK, hingga layanan trauma healing bagi kelompok rentan) dapat terpenuhi secara masif.
dpr.go.id
