Pemerintah baru saja melakukan aksi “diet massal”, tapi bukan diet karbo, melainkan diet bantuan. Sebanyak 11 juta orang resmi dicabut dari daftar penerima bantuan jaminan kesehatan. Alasannya? Tentu saja verifikasi data agar “tepat sasaran”. Sebuah kalimat sakti yang sering kali menjadi kode halus untuk bilang: “Maaf, anggaran kita lagi diprioritaskan buat yang lain, silakan urus sakit kalian masing-masing.”
Bayangkan 11 juta orang itu kini berdiri di depan pintu Puskesmas dengan kartu sakti yang sudah “mati suri”. Di saat kita sibuk mendiskusikan iuran triliunan untuk perdamaian dunia di Board of Peace, atau meributkan selisih 7 juta buat TPP Staf Ahli di NTB, negara justru menarik payung dari atas kepala rakyatnya yang paling rentan.
Inilah seni memprioritaskan sesuatu: kita ingin anak-anak makan bergizi gratis agar pintar, tapi kalau mereka sakit karena cuaca buruk atau wabah, orang tuanya harus putar otak cari pinjaman karena subsidi kesehatannya sudah dicabut. Ini seperti memberi seseorang sepatu lari mahal, tapi melarang mereka masuk ke puskesmas saat kakinya lecet.
Mungkin pemerintah menganggap 11 juta orang ini sudah mendadak kaya raya dalam semalam, atau setidaknya sudah punya asuransi swasta premium. Padahal kita tahu, banyak dari mereka adalah orang-orang seperti Pak MA—guru honorer yang gajinya habis buat bensin kurir.
Selamat berjuang untuk tetap sehat, Bapak dan Ibu 11 juta jiwa. Jangan berani-berani sakit sebelum dana “rekonstruksi data” selesai divalidasi. Karena di negeri ini, menjadi sehat itu adalah kewajiban, tapi dibantu negara itu adalah keberuntungan yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali atas nama “efisiensi”.
