Kepala Negara Tuntut Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan yang Umrah Tanpa Izin, Kontradiksi dengan Mandat Ratas Khusus di Pangkalan TNI AU.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya yang khas militer dalam menegakkan integritas di tengah penanganan bencana banjir Sumatera. Dalam rapat terbatas di Banda Aceh, Presiden melontarkan sindiran keras kepada para kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya saat krisis, dengan sorotan tajam tertuju pada Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diketahui pergi menunaikan Umrah tanpa izin resmi.
Kritik Presiden Prabowo bukan sekadar teguran, melainkan tuntutan yang bersifat final: “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?”.
Desersi Kepemimpinan di Tengah Bencana
Analogi yang digunakan Presiden Prabowo sangat menusuk:
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa,” sentil Prabowo.
Kontradiksi Tugas: Presiden Prabowo menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi. Tindakan Bupati Mirwan yang meninggalkan tugas, apalagi tanpa izin resmi, adalah pelanggaran fundamental terhadap etika kepemimpinan dalam kondisi darurat.
Tindak Lanjut Mendagri: Presiden Prabowo langsung meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak dan memproses bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir. Mendagri pun menyanggupi perintah tersebut.
Melanggar Mandat Ratas Khusus
Tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, terjadi saat Presiden Prabowo sendiri berada di Aceh untuk memimpin Ratas Khusus dan mengeluarkan mandat etis yang jelas.
Poin Etis yang Dilanggar: Salah satu mandat kunci Presiden dalam Ratas adalah pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana. Tindakan desersi ini adalah anti-tesis dari mandat integritas tersebut.
Fokus Aceh: Dalam Ratas, Presiden Prabowo fokus pada percepatan obat-obatan, pemulihan konektivitas, dan komitmen membangun kembali rumah warga. Absennya bupati saat bencana menunjukkan kegagalan memahami skala prioritas ini.
Integritas Harus Dijaga dari Puncak
Kasus Bupati Aceh Selatan menjadi ujian nyata bagi komitmen integritas yang digaungkan Presiden Prabowo. Sentilan keras ini, yang disambut senyum oleh kepala daerah lain yang hadir, adalah sinyal bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh “cengeng” dan harus siap di garis depan.
Bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) adalah force majeure bagi rakyat, tetapi menjadi uji kepemimpinan bagi pejabat. Seperti yang disimpulkan oleh Presiden Prabowo, pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan. Bagi yang lari dari tanggung jawab, proses hukum dan pencopotan harus segera dilakukan.
Tautan Sumber:
• <a href=”https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/01360461/prabowo-minta-mendagri-proses-bupati-aceh-selatan-dalam-militer-itu-desersi“>Kompas.com – Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi</a>
• <a href=”https://nasional.kompas.com/read/2025/12/08/01360461/prabowo-minta-mendagri-proses-bupati-aceh-selatan-dalam-militer-itu-desersi“>Kompas.com – Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi</a>
Tim Redaksi
