LOMBOK TIMUR — Keputusan pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai episentrum produksi bawang putih nasional bukan sekadar gerakan agraris, melainkan upaya mitigasi ketergantungan impor yang kronis. Dalam kunjungan lapangan ke Sembalun pada Senin, 9 Februari 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa keunggulan geografis wilayah ini kini menjadi pilar utama dalam percepatan target swasembada pangan era Prabowo.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tampaknya menyadari bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kesuburan tanah, melainkan pada keandalan ekosistem pasca-panen. Inspeksi pada infrastruktur lantai jemur dan gudang benih UD Bayanaka memberikan sinyal jelas: NTB sedang bertransformasi dari sekadar lokasi tanam menjadi pusat logistik pangan yang terintegrasi.
”Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi pusat ekosistem pangan,” ujar Iqbal. Ambisi ini cukup logis; dengan integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap hasil panen (captive market), pemerintah berupaya mengimunisasi petani dari fluktuasi harga yang biasanya menghantui saat panen raya.
Audit Strategis: Pivot Agraria Sembalun 2026
Transisi menuju pusat komoditas strategis menuntut sinkronisasi antara ketersediaan benih unggul, dukungan pembiayaan, dan kepastian serapan pasar.
Diplomasi Pangan dan Realitas Lapangan
Mentan Amran menyebut pencapaian stok pangan nasional sebagai “prestasi spektakuler”, mengklaim target empat tahun tercapai hanya dalam satu tahun. Namun, keberlanjutan dari optimisme ini akan sangat bergantung pada seberapa efektif kebijakan hilirisasi yang ditekankan Gubernur Iqbal mampu menembus hambatan logistik antar-pulau.
Bagi NTB, taruhannya jelas: mengubah tanah subur Sembalun menjadi fondasi kedaulatan ekonomi nasional, atau tetap terjebak sebagai produsen komoditas mentah tanpa nilai tambah yang signifikan.
