Di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, sebuah narasi baru tentang kedaulatan ekonomi sedang dipahat. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat, 13 Februari, bukan sekadar protokoler tahunan. Ini adalah pernyataan sikap mengenai “fiskal yang berotot” dan rekayasa ulang struktur ekonomi nasional yang selama ini dianggap terlalu bergantung pada konsumsi kelas menengah atas.
Laporan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai pertumbuhan 5,11 persen (yoy) pada 2025 memberikan landasan yang cukup solid. Namun, ambisi mengejar 5,6 persen pada 2026 menuntut lebih dari sekadar keberuntungan komoditas. Ia membutuhkan sinkronisasi antara belanja negara, investasi asing, dan peran Danantara—lembaga super-holding yang kini diposisikan sebagai “mesin produksi” utama republik.
Audit Strategis: Rekayasa Landas Pacu Ekonomi 2026
Prabowo sedang mencoba melakukan transisi dari ekonomi berbasis konsumsi murni menuju ekonomi produksi yang dipandu oleh negara (state-led production).
Dananomics: Konsolidasi Aset dan Efisiensi Radikal
Keberhasilan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremonial sebesar Rp300 triliun dalam setahun pertama adalah bukti bahwa Prabowo tidak sedang bermain dengan retorika semata. Dana “receh” birokrasi ini dialihkan menjadi bahan bakar bagi Koperasi Merah Putih.
Target 30.000 koperasi dan gudang desa adalah upaya sistematis untuk mematikan praktik rentenir yang selama ini menjadi parasit bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan akses langsung pada barang subsidi dan pembiayaan mikro, pemerintah sedang membangun benteng pertahanan ekonomi dari tingkat paling dasar.
Desa Nelayan: Diplomasi Pangan dari Pesisir
Strategi membangun 1.000 desa nelayan terintegrasi pada 2026 menandai pergeseran fokus dari sekadar mengekspor bahan mentah menuju penguatan nilai tambah. Kehadiran pabrik es dan cold storage yang dikelola koperasi akan menstabilkan harga di tingkat produsen, sekaligus memastikan kedaulatan pangan nasional tetap terjaga di tengah fluktuasi global.
Vonis Strategis:
Economic Outlook 2026 mencerminkan pergeseran paradigma: dari “pertumbuhan demi angka” menjadi “pertumbuhan demi kedaulatan”. Tantangan terbesar Prabowo bukanlah pada ketersediaan dana—mengingat efisiensi fiskal yang luar biasa—melainkan pada integritas eksekusi di lapangan.
Jika Danantara mampu menjadi konduktor yang jujur bagi aset negara dan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi motor distribusi, maka target 5,6 persen bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan awal dari fase “lepas landas” yang sesungguhnya. Namun, bayang-bayang korupsi tetap menjadi risiko sistemik yang dapat melumpuhkan seluruh mesin produksi ini jika pengawasan tidak dilakukan dengan pendekatan “tangan besi” yang sama seperti efisiensi anggaran.
