AMBARA – Selamat datang di Mataram tahun 2026, sebuah kota di mana biaya parkir motor sudah resmi bersaing ketat dengan harga bensin eceran setengah liter. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram baru saja kasih sinyal kuat kalau tarif parkir mau disesuaikan—bahasa halus dari “dinaikkan”—demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,5 miliar. Sebuah target yang ambisius, sekaligus bikin dompet rakyat jelata menangis di pojokan minimarket.
Coba kita hitung pakai kalkulator akal sehat. Bayangkan Anda adalah warga Mataram yang taat administrasi dan mau fotokopi KTP selembar. Harga fotokopi? Cuma Rp1.000. Biaya parkirnya? Sekarang Rp2.000, dan rencananya mau “dimatangkan” lagi. Ini namanya ekonomi ajaib: biaya parkir lebih mahal dua kali lipat dari harga barang yang kita beli. Kalau begini terus, mending motornya saya titip di rumah Pak Kadis sekalian, siapa tahu lebih aman dan bebas biaya retribusi.
Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, bilang kalau tarif baru ini—Rp2.000 buat motor dan Rp5.000 buat mobil—nggak bakal langsung serentak. Katanya mau tes ombak dulu di lokasi yang “gampang diawasi” kayak RTH Udayana atau Sangkareang. Logikanya, kalau tempatnya terpusat, petugasnya gampang dimonitor. Tapi pertanyaannya: sejak kapan parkir di Mataram soal monitor petugas? Wong kita baru naruh standar samping saja, tiba-tiba ada abang-abang muncul dari balik pohon sambil bilang “Terus… terus… yak, dua ribu.” Pas kita mau keluar, si abang hilang entah ke mana, eh pas motor mau jalan, dia muncul lagi kayak ninja saga.
Analisis getnews+ melihat ini sebagai jalan pintas paling malas buat nyari duit daerah. Kenapa selalu rakyat kecil yang parkir di pinggir jalan yang jadi sasaran empuk? Kenapa nggak audit dulu kebocoran parkir yang selama ini entah lari ke mana? Pelayanan belum ada perbaikan—helm masih sering hilang, motor masih sering lecet—tapi tarif sudah mau tancap gas. Kalau tujuannya cuma PAD, ya sekalian saja parkir di depan rumah sendiri kena pajak, biar target Rp18,5 miliar itu tercapai sebelum lebaran monyet.
Mengejar PAD itu bagus, tapi mbok ya pakai empati dikit. Jangan sampai warga Mataram lebih milih jalan kaki bukan karena pengen sehat, tapi karena males bayar parkir yang harganya nggak masuk akal buat sekadar beli bumbu dapur. Pak Dishub, kalau targetnya 18,5 miliar, mungkin bisa coba cara lain selain “memalak” motor warga yang cuma mau fotokopi KTP. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu termasuk bebas parkir pas lagi darurat fotokopi, lho.
