Kota Gorontalo, InfoPublik — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo, menegaskan komitmen untuk memperkuat pengendalian dan tata kelola seluruh proyek strategis daerah pada tahun 2025.
Langkah itu diambil untuk memastikan realisasi pembangunan berjalan dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Gorontalo, Richie Z. Abdullah, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Senin (10/11/2025).
Richie mengatakan, untuk mengawal proyek strategis 2025, Biro PBJ telah menyiapkan sebuah mekanisme pengawasan yang sangat ketat dan berlapis.
Mekanisme itu dirancang untuk secara cepat menangani setiap potensi penyimpangan.
Menurutnya, jika dalam pelaksanaannya ditemukan deviasi atau penyimpangan fisik maupun keuangan yang angkanya melebihi 10 persen, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib langsung menggelar socos meeting atau site office coordination meeting.
Pertemuan itu berfungsi sebagai media pembuktian untuk mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan.
“Skema pengawasannya kami buat bertahap. Jika setelah socos meeting deviasi ternyata berlanjut ke tahap berikutnya, maka kami akan mengeskalasi dengan mengadakan Supply Chain Meeting (SCM). Pada tahap ini, semua pihak terkait dalam rantai pasok proyek akan dilibatkan untuk mencari solusi. Namun, apabila berbagai upaya ini tetap tidak membuahkan hasil dan penyelesaian tidak tercapai, kami memiliki opsi terakhir yaitu memutus kontrak secara administratif. Ini semua kami lakukan dengan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 46 Tahun 2025,” katanya.
Ia mengatakan, tahun 2025 harus menjadi momentum percepatan perbaikan tata kelola pengadaan di Gorontalo. Untuk tahun depan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan 10 paket proyek strategis melalui SK Gubernur Nomor 320/04.X/2025, setelah melalui proses efisiensi dan penyesuaian anggaran.
Dari sisi progres, sejumlah proyek menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pembangunan Terminal Tipe B Tahap II tercatat mengalami deviasi positif sebesar 3,25 persen, begitu pula dengan pembangunan lanjutan Gedung Labkesda yang memiliki deviasi plus 6,16 persen, dan pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa dengan deviasi plus 1,96 persen.
Namun di sisi lain, beberapa proyek lainnya masih menghadapi kendala teknis di lapangan.
Proyek rehabilitasi gedung kantor Gubernur, misalnya, mengalami deviasi negatif yang cukup signifikan, yaitu minus 17,86 persen, yang terutama disebabkan oleh faktor cuaca.
Sementara itu, proyek peningkatan jalan Brigjen Piola Isa juga terhambat oleh proses pemindahan utilitas dan jaringan infrastruktur yang existing di lokasi.
Di luar aspek teknis dan administratif, Biro PBJ juga secara konsisten menekankan pentingnya membangun integritas dan budaya anti-korupsi di kalangan aparatur pemerintah.
Bukti komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar pada 20 Oktober 2025 lalu. Kegiatan yang bekerja sama dengan LKPP tersebut menghadirkan narasumber berkompeten dari Universitas Indonesia serta perwakilan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Polda Gorontalo.
“Kami memiliki visi yang jelas, yaitu menjadikan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai pelopor budaya anti korupsi. Kami ingin senantiasa mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa ini bukan sekadar urusan administrasi dan proyek semata, tetapi lebih dari itu, ini adalah soal kejujuran dan tanggung jawab moral kita bersama,” katanya.(mcgorontaloprov/nadia)
Foto cover: Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo Richie Z. Abdullah saat memberikan paparan pada rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (10/11/2025). (Foto : Valen)
infopublik.id
