Oleh: Emha Firmansyah*
Isu perceraian itu memang tak pernah benar-benar selesai.
Beberapa bulan lalu, teriakan Pulau Sumbawa mau resign dari NTB sempat meledak, memblokade pelabuhan, dan membuat Jakarta tersentak. Kini, gemanya mungkin tak segaduh dulu, bak pasangan yang meredam pertengkaran di depan umum. Tapi percayalah, bara api itu masih menyala. Di balik gemerlap hype KEK Mandalika di Lombok, ada suara serak dari Timur yang kembali berbisik: Keadilan atau Pisah! Inilah drama rumah tangga NTB yang kembali menghangat, menuntut Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) segera diresmikan.
Aspirasi untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) bukan lagi bisikan politik pinggiran, melainkan teriakan lantang yang dimotori oleh berbagai elemen. Kenapa Sumbawa ingin ‘cerai’ dari NTB? Jawabannya sederhana, tapi menusuk: Cinta itu butuh keadilan, bukan cuma janji.
Narasi Gap yang Bikin Baper
Pulau Sumbawa, yang mencakup lima wilayah administrasi (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima), sudah lama merasa jadi anak tiri yang cuma dimanfaatkan sumber dayanya. Mereka merasa Mataram (di Lombok) terlalu fokus mengurus pariwisata hingga lupa bahwa yang memberi ‘darah’ untuk ekonomi provinsi ada di seberang.
1. Jumbo Wilayah, Minoritas Anggaran
Luas Pulau Sumbawa secara keseluruhan mencapai sekitar 15.000 Km², jauh lebih besar dari Pulau Lombok yang hanya sekitar 5.000 Km²(Gabungan luas wilayah 5 Kabupaten/Kota di Sumbawa versus 5 Kabupaten/Kota di Lombok) (Sumber: BPS NTB, Data Luas Wilayah Kabupaten/Kota).
Ironisnya, alokasi anggaran dan pembangunan dinilai tidak seimbang dengan luasnya wilayah yang harus diurus.
“Warga Bima kalau mau ke Mataram itu bukan lagi dibilang ‘pergi ke ibu kota’, tapi ‘pergi ke luar negeri’ karena jauhnya kayak menyeberang benua. Jadi, wajar kalau mereka minta bikin negara sendiri di sebelah, biar ngurus birokrasi nggak perlu naik feri tiga jam!” Sentilan ‘jenaka’ teman Ngopi dari Pulau Sumbawa.
2. Tidur di Atas Emas, Tapi Minim Infrastruktur
Sumbawa adalah lumbung energi NTB. Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang sebagian besar berlokasi di Sumbawa Barat (KSB), menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi provinsi.
- Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2024 (dengan tambang) mencapai 6,22%, namun angkanya merosot tajam menjadi hanya 3,96% tanpa memasukkan sektor tambang (Sumber: DJPb Kemenkeu NTB, November 2024). Ini bukti ketergantungan NTB pada Sumbawa.
- Meskipun kaya sumber daya, pembangunan infrastruktur dasar di Sumbawa, seperti jalan penghubung dan pelabuhan penunjang, dinilai minim dan lamban, yang menghambat kemajuan di sektor lain (Sumber: Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, ANTARA News, Desember 2020).
Respons Pusat yang Bikin ‘Nyesek’: Moratorium Lagi-Lagi!
Aspirasi pemekaran ini sudah didukung hampir semua anggota dewan di Sumbawa, namun realitas politik di tingkat nasional adalah moratorium (penghentian sementara) pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) masih berlaku.
Kendala Klasik Pintu Pusat (Sumber: Wamendagri Bima Arya & Analisis Ahli):
- Anggaran Negara Nge-Drop: Pemerintah Pusat khawatir pemekaran PPS akan menciptakan beban APBN baru. Satu provinsi baru berarti puluhan triliun rupiah biaya birokrasi dan transfer daerah tambahan (Sumber: Sumber Pernyataan Wamendagri tentang Moratorium: Wamendagri Bima Arya).
- Kinerja DOB Banyak yang Gagal: Evaluasi menunjukkan bahwa 65% hingga 80% DOB yang dibentuk di era reformasi gagal berkembang, alih-alih meningkatkan kesejahteraan justru memperbesar birokrasi dan membebani pusat (Sumber: Prof. Djohermansyah Djohan, Pendiri Institut Otonomi Daerah, Analisa Jurnal/Kemendagri).
- Bentuk Badan Otonom Khusus: Pemprov NTB harus mendirikan Badan Perwakilan Gubernur NTB untuk Pulau Sumbawa yang berkedudukan di Kota Bima atau Sumbawa Besar. Badan ini harus memiliki kewenangan de facto untuk mengambil keputusan cepat terkait investasi, perizinan SDA, dan koordinasi pembangunan di Pulau Sumbawa.
- Tujuan: Mendekatkan layanan birokrasi yang vital agar masyarakat Bima tidak perlu menyeberang pulau hanya untuk mengurus izin skala provinsi.
- Pemprov NTB perlu mengubah formula alokasi Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) agar tidak hanya fokus pada kepadatan penduduk (yang selalu menguntungkan Lombok), tetapi juga pada luas wilayah, potensi SDA yang disumbangkan, dan tingkat ketertinggalan infrastruktur. Ini akan memaksa alokasi yang lebih besar ke Sumbawa.
- Isu pemekaran tidak boleh didorong oleh sentimen gap identitas. Tokoh-tokoh Sumbawa harus membangun narasi Bersanding, Bukan Bertanding dengan Lombok. Kesejahteraan bersama adalah tujuan utama. Tuntutan harus fokus pada otonomi pengelolaan sumber daya dan percepatan pembangunan, bukan sekadar batas wilayah.
Pulau Sumbawa memang tidur di atas emas dan layak mendapatkan yang terbaik. Namun, pemekaran adalah proses politik yang mahal dan berisiko tinggi. Sumbawa perlu menuntut keadilan otonomi sekarang, melalui langkah-langkah administratif dan fiskal yang cerdas. Ini adalah ‘obat sementara’ yang harus segera ditenggak agar baper ketimpangan ini tidak semakin parah.
Pertanyaan: Jika Sumbawa benar-benar jadi provinsi sendiri, kira-kira nama Ibu Kotanya yang paling cocok, nggak cuma Sumbawa Besar, apa ya?
*Direktur GETMEDIA GROUP
