JAKARTA, GETNEWS. – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan dukungan fiskal skala besar untuk menangani dampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar). Dalam Konferensi Pers APBN Kita, Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan estimasi kebutuhan pembangunan kembali mencapai Rp51 Triliun, yang akan dipenuhi melalui reprioritisasi belanja hingga penghapusan utang daerah.
Langkah ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang luas tanpa terkendala sekat administrasi.
Baca juga: Skema Rp51 Triliun: Kemenkeu Siap Hapus Utang Daerah & Percepat Fiskal Darurat Bencana Sumatera
📊 Paket Kebijakan Fiskal Darurat Bencana 2025–2026
Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga melakukan relaksasi radikal pada sistem Transfer ke Daerah (TKD).
| Instrumen Fiskal | Skema & Nilai Dukungan |
|---|---|
| Bantuan Dana Kemasyarakatan | Total Rp268 Miliar (Provinsi: Rp20M, Kab/Kota: Rp4M). |
| Dana Siap Pakai (DSP) Tambahan | Alokasi Rp1,6 Triliun untuk tiga provinsi terdampak. |
| TKD Tanpa Syarat (2026) | Rp43,8 Triliun disalurkan langsung tanpa hambatan birokrasi. |
| Cadangan Bencana 2026 | Disiagakan kembali sebesar Rp5 Triliun. |
Relaksasi Utang & Percepatan Klaim Asuransi BMN
Salah satu poin paling krusial adalah kebijakan terhadap Pinjaman PEN daerah. Wamenkeu menegaskan:
- Restrukturisasi: Perpanjangan tenor bagi infrastruktur yang masih bisa diperbaiki.
- Penghapusan (Write-off): Pinjaman dapat dihapuskan jika infrastruktur yang dibangun dari utang tersebut hancur total akibat bencana.
- Klaim Asuransi BMN: Pemerintah mempercepat pencairan asuransi gedung/aset negara melalui koordinasi dengan OJK agar dana rekonstruksi segera cair.
Optimisme di Tengah Transisi APBN
Meski anggaran tersedot besar untuk bencana, Kemenkeu optimistis transisi menuju APBN 2026 akan berjalan mulus. Dukungan fiskal akan diarahkan melalui berbagai sudut (angle), mulai dari Inpres Infrastruktur hingga pooling fund bencana yang dikelola BPDLH.
Kementerian Keuangan
