MATARAM — Gerbong pemeriksaan keuangan resmi memasuki gerbang Pemerintah Kota Mataram. Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, menerima tim BPK RI Perwakilan NTB dalam forum Entry Meeting di Ruang Tamu Wali Kota, Jumat (6/2). Pertemuan ini menandai dimulainya “audit maraton” selama 25 hari ke depan untuk membedah rapor keuangan daerah.
Berbeda dengan pemeriksaan rutin sebelumnya, BPK kali ini memberikan catatan tebal pada satu sektor krusial: pengelolaan aset daerah. Bagi Pemkot Mataram, ini adalah momen pembuktian bahwa administrasi barang milik daerah bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan instrumen tata kelola yang bersih.
Perintah Kooperatif: Data Tanpa Sekat
Didampingi Sekretaris Daerah, H. L. Alwan Basri, Mujiburrahman menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap proaktif. Tidak boleh ada data yang disembunyikan atau dokumen yang tertahan di laci birokrasi.
”Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola yang transparan. Seluruh perangkat daerah harus kooperatif dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa,” tegas Mujiburrahman dalam pertemuan tersebut.
Memburu “Aset Tidur” dan Tertib Administrasi
Fokus BPK pada aset daerah mencerminkan urgensi penataan kekayaan negara yang sering kali menjadi titik lemah opini audit. Penataan administrasi yang tertib, akurat, dan berkelanjutan kini menjadi syarat mutlak bagi Kota Mataram jika ingin mempertahankan atau meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya.
Audit ini diharapkan tidak hanya melahirkan deretan rekomendasi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan internal agar tidak terjadi kebocoran atau inefisiensi dalam pemanfaatan aset kota.
Audit Strategis: Fokus Pemeriksaan BPK RI di Mataram 2026
Pemeriksaan selama hampir satu bulan ini akan menyasar titik-titik rawan dalam laporan keuangan, dengan penekanan pada validitas data aset.
Mengejar Opini Bersih
Bagi Pemkot Mataram, kehadiran Ketua BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, beserta timnya adalah peluang untuk melakukan swakritik terhadap sistem keuangan daerah. Dengan durasi pemeriksaan yang cukup panjang, diharapkan muncul peta jalan perbaikan yang konkret agar APBD Mataram benar-benar memberikan manfaat optimal bagi warga, tanpa terganjal masalah administrasi aset yang belum tuntas.
