Executive Summary
Getnews+ Strategic Audit examines the enactment of Law No. 20 of 2025 regarding the Criminal Procedure Code (KUHAP). Replacing the long-standing colonial-era framework, this landmark legislation integrates Digital Jurisprudence into the core of Indonesia’s legal proceedings. Our audit identifies the “Integrated Criminal Justice System” (SPPT) as the pivotal transformation, aimed at synchronizing inter-agency law enforcement through advanced information technology while fortifying fundamental human rights and procedural accountability in the 2026 legal landscape.
Analisis GET !NSIGHT: Lompatan Besar Menuju Digital Justice
JAKARTA — Pengesahan UU No. 20 Tahun 2025 menandai berakhirnya era hukum acara pidana konvensional di Indonesia. Pembaruan ini bukan sekadar revisi, melainkan rekayasa ulang (re-engineering) sistem peradilan untuk menyelaraskan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan kecepatan teknologi informasi abad ke-21.
1. Integrasi Sistem Peradilan Terpadu (SPPT)
Poin krusial dalam UU ini adalah penguatan fungsi koordinasi antar aparat penegak hukum (APH). Selama ini, “berkas perkara” seringkali tersendat dalam birokrasi fisik. KUHAP 2025 mewajibkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan transparansi jejak perkara secara real-time.
2. Supremasi Hukum dan Hak Tersangka
Di bawah payung supremasi hukum, regulasi ini memberikan jaminan hak yang lebih eksplisit bagi seluruh pihak. Ini adalah langkah mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), di mana setiap proses pro-justitia kini harus meninggalkan jejak audit digital yang jelas.
Getnews+ Signature Data: Peta Perubahan UU No. 20 Tahun 2025
📥 Akses Dokumen Resmi
Sebagai bentuk transparansi publik, getnews.co.id menyediakan salinan resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk kepentingan edukasi dan referensi hukum.
