Ketika Menko PM Cak Imin Disemprot Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia: Bukan Soal Siapa yang Berhak Menyuruh Tobat, Tapi Siapa yang Berhak Mengevaluasi Kerusakan Hutan?
Bencana banjir kembali melanda Sumatra. Di tengah duka, suhu politik di internal kabinet justru memanas. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), melontarkan kritik keras, meminta jajaran Kementerian Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup untuk melakukan “tobat nasuha” (pertobatan sungguh-sungguh).
Reaksi datang secepat kilat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyayangkan kritik itu, mengingatkan bahwa energi pemerintah seharusnya dicurahkan untuk membantu pengungsi, bukan mencari kambing hitam.
- Ironi: Respon politik terhadap kritikan terasa jauh lebih cepat dan terstruktur daripada respon terhadap bencana itu sendiri.
1. 🚨 Kapasitas Hukum vs. Kapasitas Moral
Kritik utama Golkar, yang diwakili Doli Kurnia, berpusat pada dekorum dan wewenang.
Argumen Doli: Doli Kurnia mempertanyakan kapasitas Cak Imin sebagai Menko untuk melontarkan teguran sekeras itu. Ia menegaskan, (https://www.suara.com/news/2025/12/03/170732/golkar-semprot-cak-imin-soal-tobat-nasuha-anda-bukan-presiden-cuma-menko) satu-satunya figur yang berhak mengevaluasi, apalagi menyuruh menteri lain “bertobat,” adalah Presiden. Doli menilai Cak Imin (https://www.suara.com/news/2025/12/03/170732/golkar-semprot-cak-imin-soal-tobat-nasuha-anda-bukan-presiden-cuma-menko) sudah melampaui batas kewenangannya.
Argumen ini terasa sangat birokratis. Mengapa politisi selalu menjadikan wewenang formal sebagai dinding pertahanan ketika substansi masalahnya adalah kegagalan ekologis?
2. Tobat Nasuha Siapa? (Ekologi vs. Etiket)
Pernyataan Cak Imin memang keras, tetapi substansinya adalah kritik terhadap sektor yang paling rentan terhadap praktik abai lingkungan.
- Fokus Tergeser: Perdebatan seharusnya bukan soal siapa yang berhak menegur, melainkan (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251201204602-20-1301607/cak-imin-surati-3-menteri-minta-evaluasi-total-kebijakan-lingkungan) mengapa kerusakan lingkungan dan hutan masih terus terjadi di bawah pengawasan kementerian-kementerian tersebut.
- Krisis Ekologis: Cak Imin sendiri menegaskan, (https://news.detik.com/berita/d-8242229/ragam-komentar-usai-cak-imin-ajak-tobat-nasuha-karena-bencana-sumatera) “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi, akibat kelalaian kita sendiri”.
- Pembelaan PKB: Ketua DPP PKB Daniel Johan membalas, menegaskan Cak Imin (https://news.detik.com/berita/d-8241660/pkb-jawab-golkar-cak-imin-nggak-nyuruh-dari-dulu-serukan-tobat-ekologis) hanya menyerukan “tobat ekologis” yang sudah menjadi keresahan lama, bukan memberi perintah.
3. Audit Track Record, Bukan Cek Kapasitas
Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar korban yang mendesak. Namun, masyarakat berhak menuntut lebih dari sekadar bantuan darurat.
- Jalan Keluar: Masyarakat harus menuntut (https://www.suara.com/news/2025/12/03/113752/dpr-kritik-pernyataan-cak-imin-soal-tobat-nasuha-minta-pemerintah-fokus-pada-solusi-bencana) evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi berkelanjutan.
- Tuntutan Publik: Daripada berdebat soal wewenang, DPR dan Golkar seharusnya mendukung audit independen terhadap seluruh izin lingkungan di wilayah bencana. Tobat nasuha sejati adalah transparansi data dan perbaikan sistem.
Selama politisi lebih sensitif terhadap kritik sesama anggota kabinet daripada penderitaan korban bencana yang disebabkan oleh kerusakan ekologis, maka krisis etiket politik akan selalu lebih mendesak daripada krisis lingkungan.
Emha Firmansyah | getnews
