JAKARTA, getnews.co.id — Di atas kertas, laporan APBN 2025 nampak molek. Angka lifting minyak nasional sukses menyentuh level 605.000 barel per hari (bph). Namun, di balik perayaan angka-angka tersebut, tersembunyi kenyataan pahit: kedaulatan energi Indonesia kini digantungkan sepenuhnya pada satu rahim tunggal bernama Pertamina.
Pakar ekonomi Universitas Airlangga, Imron Mawardi, menyebut dominasi Pertamina melalui enam anak usahanya—termasuk raksasa Blok Cepu dan Rokan—sebagai penyelamat wajah negara dari ketergantungan impor. Namun, bagi Redaksi Getnews, ini adalah sinyal peringatan. Menaruh seluruh telur energi dalam satu keranjang BUMN tanpa akselerasi eksplorasi sumur baru adalah perjudian kedaulatan yang berbahaya.
“Getnews mengendus adanya paradoks angka dalam capaian lifting ini. Di satu sisi, Pertamina tampil heroik. Di sisi lain, multiplier effect yang digadang-gadang pakar belum tentu menetes hingga ke daerah konsumen seperti NTB. Jika biaya logistik BBM tetap tinggi dan infrastruktur energi di daerah pinggiran tak disentuh, maka angka 605 ribu barel hanyalah statistik pusat untuk menyenangkan kreditor, sementara rakyat di daerah tetap bertarung dengan inflasi biaya angkut.”
Statistik Cantik, Realita Terceki
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengakui pencapaian target ini diraih lewat “gejolak yang luar biasa”. Pertamina kini menguasai mayoritas produksi nasional, yang secara teoretis mampu menekan impor BBM satu juta barel per hari. Namun, masalah fundamental tetap menganga: produktivitas sumur tua yang makin merosot dan minimnya temuan cadangan raksasa (giant discovery) baru.
Matriks Capaian: Antara Target dan Kedaulatan
| Indikator Strategis | Realisasi / Dampak |
|---|---|
| Volume Lifting (APBN) | 605.000 Barel Per Hari (Tembus Target). |
| Kontributor Utama | 6 Anak Usaha Pertamina (Monopoli Hulu). |
| Urgensi Eksplorasi | KRITIS (Sumur Tua Mulai Menua). |
| Korelasi Harga BBM | Stagnan (Dipengaruhi Kurs & Pajak Pusat). |
Otonomi Energi: Mimpi Buruk dari NTB
Bagi provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, angka lifting nasional ini terasa amat jauh dari meja makan rakyat. Sebagai wilayah yang bergantung pada logistik laut untuk pasokan energi, efisiensi hulu di Jawa dan Sumatera seharusnya mampu menurunkan struktur biaya distribusi. Jika Pertamina sukses di hulu namun distribusi di daerah tetap “mahal dan langka”, maka slogan ketahanan energi tak lebih dari pepesan kosong bagi warga NTB.
