“Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka korupsi haji melengkapi daftar menteri era Jokowi yang terseret ke gedung KPK. Namun, fenomena paling krusial bukan pada nominal kerugian negara, melainkan pada sinkronisasi narasi antara Yaqut dan Nadiem Makarim yang mulai menyeret nama sang mantan Presiden ke dalam ruang pemeriksaan.”
GET INSIGHT – Gedung Merah Putih KPK kembali menjadi episentrum gempa politik nasional. Penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji menambah panjang daftar “Rapor Merah” kabinet terdahulu. Namun, ada yang berbeda dalam pola pembelaan kali ini.
Yaqut, serupa dengan Nadiem Makarim dalam kasus yang menjeratnya sebelumnya, mulai mengeluarkan narasi yang mengarah pada satu titik: Instruksi Pusat. Fenomena ini memicu pertanyaan besar bagi publik: Apakah ini upaya pertanggungjawaban kolektif, ataukah strategi “tenggelam bersama”?
Kutipan Krusial: Antara Kebijakan dan Perintah
“Segala kebijakan strategis, termasuk distribusi kuota tambahan, selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Presiden. Kami hanya menjalankan garis kebijakan yang sudah ditetapkan di tingkat atas.”
Audit Strategis: Pola “Double Play” Nadiem & Yaqut
Tim analisis getnews+ melihat adanya kesamaan pola (pattern) yang jarang dibahas. Jika Nadiem terjepit dalam pusaran anggaran pendidikan, Yaqut tersudut dalam tata kelola haji. Keduanya kini berada di persimpangan: loyalitas terakhir atau keselamatan pribadi.
Berikut adalah tabel audit perbandingan kasus dua menteri ini:
Ujian Pasca-Kuasa
Nyanyian Yaqut dan Nadiem bukan sekadar upaya mencari “kambing hitam”, melainkan ujian nyata bagi perlindungan hukum mantan penguasa. Di bawah kepemimpinan Prabowo, independensi KPK nampaknya mulai “diuji” untuk menyentuh wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap tabu.
Apakah ini awal dari runtuhnya pelindung politik era Jokowi, ataukah sekadar dinamika hukum rutin? Satu hal yang pasti: ketika nama “Pimpinan Tertinggi” mulai disebut berulang kali di ruang sidang, maka garis pertahanan hukum telah bergeser ke zona merah.
