Kursi Panas di Bumi Gora
Gubernur Muhammad Iqbal menarik garis tegas: Demosi. Beberapa pejabat teras dipaksa turun kasta ke kursi eselon tiga. Dalihnya akselerasi, namun riaknya menyentuh kepastian karir. GetNews+ menelusuri rekam jejak mereka yang terlempar dari lingkaran utama.
Di panggung kekuasaan Nusa Tenggara Barat, nama Najamuddin Amy bukan sekadar pengisi daftar hadir eselon. Ia adalah arsitek narasi, mantan panglima komunikasi, dan putra terbaik Taliwang yang pernah menggenggam amanah sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sumbawa Barat. Namun, dalam gelombang reposisi besar-besaran Gubernur Muhammad Iqbal awal 2026 ini, sejarah mencatat sebuah anomali. Sosok yang terbiasa mengawal kebijakan di level strategis kini harus menerima kenyataan didemosi ke kursi Kepala Bidang. Pertanyaannya: Apakah ini murni evaluasi teknis, atau sebuah “pesan politik” yang sedang dikirimkan dari lantai atas Udayana?
Profil Analitik: Sang Orator dari Barat
Najamuddin Amy adalah bukti nyata bahwa birokrasi membutuhkan seni berkomunikasi. Keberhasilannya membawa NTB meraih predikat Provinsi Informatif berturut-turut adalah warisan yang sulit dihapus. Namun, di bawah parameter baru Gubernur Iqbal, rekam jejak tersebut seolah sedang diuji ulang.
Analisis 360 Derajat: Dampak dan Gejolak Representasi
Tim GET !NSIGHT membedah dampak demosi Najamuddin Amy ke dalam tiga dimensi krusial yang kini menjadi atensi publik:
- Dilema Meritokrasi vs Geopolitik: Gubernur Iqbal menekankan standar kinerja, namun suara kritis datang dari lembaga legislatif. Berdasarkan laporan NTB Satu, Anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, secara terbuka mempertanyakan parameter demosi ini agar tidak menjadi “hukuman tanpa data”. Tanpa transparansi indikator kinerja, demosi terhadap tokoh yang baru saja tuntas mengabdi sebagai Pj Bupati KSB ini berisiko melukai rasa keadilan dan representasi wilayah.
- Loyalitas ASN di Pinggir Jurang: Demosi drastis dari Eselon II ke Eselon III (Kepala Bidang) bagi pejabat senior mengirimkan sinyal ketidakpastian karier. Muncul kekhawatiran di kalangan ASN bahwa dedikasi panjang di provinsi tidak lagi memiliki jaminan objektivitas, melainkan rentan terhadap pergeseran poros kekuasaan.
- Sinyal Sentralisme Birokrasi: Sebagaimana dikhawatirkan pakar hukum tata negara, demosi massal tertutup adalah langkah mundur bagi demokrasi daerah. Jabatan strategis kini terlihat bukan lagi sebagai ruang pengabdian yang aman berdasarkan keahlian, melainkan instrumen kontrol pimpinan tertinggi.
Berkas Demosi: Mereka yang Tergeser
EPILOG: Antara Sunyi BPSDM dan Resonansi KSB
Demosi Najamuddin Amy dari pusat kendali ekonomi ke koridor transformasi pembelajaran di BPSDM memang terasa seperti memindahkan seorang “panglima lapangan” ke balik meja akademik yang lebih sunyi. Namun, di tempat yang kini jauh dari lampu sorot kebijakan makro ini, Najamuddin justru memiliki panggung baru untuk merefleksikan bagaimana sumber daya manusia birokrasi seharusnya dibentuk.
Bagi sang orator ulung yang terbiasa membangun narasi besar, tugas di BPSDM bukanlah sebuah jalan buntu, melainkan sebuah laboratorium untuk mencetak “Najamuddin-Najamuddin baru” di masa depan. Publik di Taliwang dan KSB kini tengah menonton: apakah ia akan meredup dalam tumpukan modul pelatihan, atau justru menggunakan waktu “istirahat strategis” ini untuk menyusun kekuatan baru. Satu hal yang pasti, mutasi boleh membatasi kewenangan jabatan, tapi sejarah membuktikan bahwa kapasitas seorang birokrat petarung tidak akan pernah bisa dikebiri oleh selembar SK eselon.
- Landasan Hukum: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN.
- Sorotan Legislatif: Mengutip kritik transparansi demosi dari Anggota DPRD NTB via NTB Satu.
- Sumber Data: Rilis resmi daftar demosi via Antara News.
