MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), mengambil langkah agresif dalam memperketat tata kelola keuangan daerah. Dalam audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB di Ruang Kerja Gubernur, Senin (19/1/2026), Miq Iqbal secara eksplisit meminta pengawasan ekstra pada sektor-sektor “basah” dan krusial.
Gubernur tidak hanya menitipkan pengawasan pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, tetapi juga membidik sektor lingkungan di Dinas LHK dan perizinan di Dinas ESDM.
Audit Kredit Bank NTB Syariah Menanti
Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan laporan awal yang krusial. BPKP telah mengantongi 16 data pembiayaan atau penyaluran kredit di Bank NTB Syariah yang kini dalam pantauan khusus.
”Insya Allah akhir Februari dan awal Maret, dari 16 pembiayaan itu ada dua yang secara komprehensif gambaran pembiayaannya dapat diketahui, untuk melihat mana yang berisiko,” ungkap Adrian. Langkah ini menjadi babak baru bagi transparansi BUMD di bawah kepemimpinan Miq Iqbal.
“Tata kelola yang baik bukan tentang kebijakan yang tertulis, tapi tentang keberanian untuk mengaudit apa yang tersembunyi.”
— Tim Audit Getnews
Dogma Digital
Audit Getnews hari ini mengonfirmasi bahwa era keterbukaan di NTB telah memasuki fase teknis. Saat Gubernur Miq Iqbal secara terbuka mengundang BPKP untuk menyisir sektor ESDM dan Bank NTB Syariah, itu adalah sinyal bahwa tidak ada lagi zona nyaman bagi praktik yang tak transparan.
Integrasi antara pengawasan pusat (BPKP) dan daerah (Inspektorat) adalah kunci stabilitas fiskal. Kami di Getnews akan terus mengawal 16 pembiayaan yang kini masuk radar audit tersebut. Kebenaran tidak pernah takut pada angka, dan rakyat berhak tahu ke mana setiap sen investasi daerah mengalir. Audit tuntas, marwah NTB terjaga.
