BEDAH 9 RANJAU DINO PATTI DJALAL: Menakar Diplomasi Transaksional Indonesia di BoP Trump

​JAKARTA — Penjelasan Menlu Sugiono mengenai bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BoP) Trump dinilai sebagai narasi yang terlalu normatif dan abstrak. Diplomat senior Dino Patti Djalal melempar 9 poin krusial yang ia sebut sebagai “ranjau” diplomasi. GetNews melakukan audit mendalam terhadap 9 pertanyaan tersebut guna menuntut transparansi pemerintah kepada rakyat.

​1. Hak, Kewajiban, dan Kesetaraan

​Ranjau pertama adalah ketidakjelasan posisi Indonesia. Rakyat berhak mengetahui apakah dalam BoP ini Indonesia memiliki hak suara yang setara atau sekadar menjadi “pendengar” kebijakan Trump. Tanpa jaminan kesetaraan, partisipasi ini berisiko merendahkan martabat politik luar negeri Bebas-Aktif.

​2. Proyek Real Estate Gaza

​Muncul kekhawatiran BoP hanyalah kedok rekonstruksi Gaza menjadi kawasan real estate komersial. Jika benar, Indonesia berisiko terjebak melegitimasi penghapusan hak rakyat Palestina atas tanah mereka demi kepentingan bisnis kelompok tertentu.

​3. Solusi Dua Negara (Two-State Solution)

​Trump dan Netanyahu dikenal memiliki rekam jejak yang menjauh dari solusi dua negara. Jika BoP tidak memberikan jaminan tertulis terkait kemerdekaan Palestina, maka keterlibatan Indonesia patut dipertanyakan efektivitasnya.

​4. Risiko Subordinasi (Anak Buah Trump)

​Dino mempertanyakan mekanisme perbedaan pendapat. Tanpa aturan main yang jelas, anggota BoP berpotensi diposisikan hanya sebagai instrumen pendukung kebijakan AS (anak buah) tanpa ruang untuk melakukan kritik atau veto.

​5. Absensi Representasi Palestina

​Kehadiran Benjamin Netanyahu di dewan tersebut tanpa adanya perwakilan resmi Palestina yang setara menciptakan Anomali Diplomatik. Bagaimana perdamaian bisa dibicarakan jika subjek utamanya (Palestina) tidak berada di meja perundingan?

​6. Pelanggaran Gencatan Senjata

​Israel memiliki sejarah panjang pelanggaran gencatan senjata. BoP harus menjelaskan mekanisme sanksi atau tindakan tegas jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, agar forum ini tidak sekadar menjadi “macan kertas”.

​7. Biaya Fantastis USD 1 Miliar

​Ini adalah poin paling krusial bagi rakyat Indonesia. Mengapa ada uang “pendaftaran” sebesar Rp15,7 Triliun? Pemerintah harus menjelaskan dari mana anggaran ini diambil dan mengapa perdamaian harus dibeli dengan harga setinggi itu.

​8. Dualisme dengan PBB

​Apakah BoP dirancang untuk menyaingi atau bahkan menegasikan otoritas PBB? Indonesia sebagai pilar multilateralisme harus memastikan bahwa keanggotaan ini tidak merusak tatanan hukum internasional yang sudah ada.

​9. Protokol “Red Flags”

​Ranjau terakhir adalah mengenai batasan. Indonesia harus memiliki pedoman Red Flags: di titik mana Indonesia harus menyatakan keluar (exit) jika BoP mulai melenceng dari prinsip kemanusiaan dan kedaulatan.

​​