MATARAM — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mengambil langkah taktis untuk memastikan program unggulan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Bappeda resmi menggandeng ratusan organisasi non-pemerintah (NGO) guna memperkuat pelaksanaan Program Desa Berdaya. Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif sipil di tingkat tapak.
Pelibatan NGO dipandang sebagai strategi krusial untuk mengisi celah-celah pembangunan yang sering kali tidak terjangkau oleh birokrasi konvensional. Dengan pengalaman lapangan yang kuat, NGO diharapkan mampu menjadi katalisator bagi kemandirian desa di Nusa Tenggara Barat.
Mencegah Pembangunan yang “Jalan Sendiri”
Kepala Bappeda NTB menekankan bahwa kunci dari efektivitas Desa Berdaya terletak pada orkestrasi yang matang. Tanpa koordinasi, intervensi pembangunan berisiko tumpang tindih atau bahkan tidak tepat sasaran. Dengan melibatkan ratusan NGO, pemerintah ingin memastikan setiap program bersifat terarah, terukur, dan saling melengkapi.
NGO akan berperan dalam berbagai klaster pembangunan desa, mulai dari penguatan ekonomi kreatif, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan perempuan dan anak. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah wajah desa-desa di NTB menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Audit Strategis: Sinergi Pembangunan Desa Berdaya NTB
Struktur kolaborasi ini dirancang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada melalui pengawasan dan eksekusi yang lebih transparan.
Penguatan Database Desa
Selain eksekusi fisik, pelibatan NGO ini juga menyasar pada penguatan basis data desa. Dengan pendampingan dari organisasi non-pemerintah, Bappeda berharap data potensi dan permasalahan desa dapat terbarui secara real-time. Hal ini krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang digelontorkan melalui Program Desa Berdaya memiliki dampak yang terukur bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Nusa Tenggara Barat.
Verified Source: bappeda.ntbprov.go.id
