Antara Baret Biru dan Garis Depan: Menakar Risiko 8.000 Prajurit di Gaza

​JAKARTA — Wacana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza kini memasuki fase pendefinisian mandat. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan bahwa ini bukan misi tempur, melainkan misi kemanusiaan di bawah payung PBB. Namun, di tengah situasi Gaza yang sangat volatil, memisahkan antara “pesan kemanusiaan” dan “keterlibatan konflik” adalah tantangan teknis yang sangat berat.

​I. Analisis “Get Insight”: Dilema Zona Netral vs Skenario Pengosongan

​Amelia mengusulkan penempatan di koridor logistik dan kamp pengungsi. Ini terdengar ideal secara administratif, namun berisiko secara strategis:

• ​The “Safety Zone” Trap: Jika TNI menjaga koridor logistik dan pengungsian sementara serangan Israel di luar zona tersebut tetap gencar, TNI secara tidak langsung akan mengelola arus pengungsian.
• ​Risiko Evakuasi: Sesuai analisis Get Insight sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa keberadaan pasukan “saudara Muslim” (TNI) justru digunakan untuk memuluskan evakuasi warga keluar dari Gaza demi alasan keselamatan, yang ujung-ujungnya berujung pada pengosongan wilayah secara permanen.

​II. Rules of Engagement (RoE): Defensif di Medan Agresif

​Amelia menekankan RoE yang bersifat defensif. Namun, dengan 8.000 personel, tantangan logistik dan keamanan internal menjadi raksasa.

• ​Koordinasi PBB: Tanpa mandat PBB yang kuat, kehadiran TNI bisa dianggap sebagai intervensi sepihak.
• ​Risiko Miskomunikasi: Di medan di mana garis depan tidak jelas, pasukan penjaga perdamaian seringkali terjebak dalam baku tembak antar-aktor (Israel vs Hamas). Menempatkan TNI agar tidak “berhadapan” dengan salah satu pihak adalah pekerjaan diplomasi tingkat tinggi yang hampir mustahil di Gaza saat ini.

Vonis Tim Get Insight: Sante, Lur!

​Pernyataan Amelia Anggraini menunjukkan adanya upaya untuk meredam kekhawatiran bahwa TNI akan “perang” di Gaza. Namun, angka 8.000 personel adalah sinyal bahwa Indonesia ingin mengambil peran yang sangat besar dalam tata kelola Gaza pasca-konflik.

​Pemerintah harus memastikan bahwa keberadaan TNI di sana bukan untuk menjadi “satpam” bagi skenario real estate mewah yang akan dibangun di atas puing-puing rumah warga Gaza. Sante, lur! Tapi urusan nyawa 8.000 prajurit dan kedaulatan tanah Palestina, kita tidak boleh hanya mengandalkan “keterangan tertulis”. Audit mandat harus dilakukan transparan di depan publik sebelum baret hijau pertama mendarat di sana. Sante!