JAKARTA — Di balik kelegaan atas “lampu hijau” dari Teheran, sebuah peringatan keras datang dari menara gading pertahanan. Dr. Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan pertahanan terkemuka, menilai bahwa insiden tertahannya kapal tanker Pertamina Pride dan Gamsunoro di Selat Hormuz bukanlah kecelakaan logistik semata. Bagi Connie, peristiwa ini adalah alarm geopolitik yang menyingkap kerapuhan navigasi diplomatik Indonesia di panggung global. Ia menyoroti keterlibatan Indonesia dalam kerangka Board of Peace (BoP) sebagai variabel kunci yang mungkin telah mengaburkan posisi “Bebas Aktif” Jakarta di mata kekuatan regional Timur Tengah.
Kritik Connie berfokus pada apa yang ia sebut sebagai “defisit deliberasi”. Masuknya Indonesia ke dalam BoP—sebuah aliansi atau kerangka kerja sama yang baru-baru ini mencuat—dianggap dilakukan tanpa konsep yang matang dan tanpa transparansi publik yang memadai. Connie mempertanyakan sejauh mana komunitas strategis nasional, akademisi, dan DPR dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar ini. Tanpa proses deliberasi yang kuat, kebijakan strategis tersebut berisiko menjadi “cek kosong” yang dapat menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik kekuatan besar tanpa payung pelindungan yang jelas.
BoP dan Risiko Keamanan Energi
Keterkaitan antara BoP dan insiden Hormuz menunjukkan bahwa keamanan energi Indonesia kini sangat bergantung pada persepsi politik negara-negara di sepanjang jalur pasokan. Jika Indonesia dianggap mulai bergeser dari netralitas murninya menuju blok tertentu melalui BoP, maka aset-aset strategis kita—seperti tanker minyak—menjadi target empuk bagi tekanan geopolitik. Connie mengingatkan bahwa kedaulatan bukan hanya soal memiliki kapal, tetapi memiliki arah kebijakan yang tidak memberikan ruang bagi negara lain untuk menyandera kepentingan nasional kita.
Dalam pandangan Connie, transparansi adalah harga mati untuk mencegah kebijakan luar negeri menjadi alat kepentingan elitis yang rapuh. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengklarifikasi posisi Indonesia dalam BoP dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional telah melalui kajian risiko yang komprehensif. Tanpa transparansi dan dukungan domestik yang solid, Indonesia akan terus terjepit di antara “dua karang” tanpa daya tawar yang memadai saat krisis pecah di titik-titik krusial dunia seperti Selat Hormuz.
GetNews Strategic Audit: Geopolitical Risk Assessment (BoP Framework)
Analisis terhadap kritik Dr. Connie mengenai arah kebijakan luar negeri:
Vonis Redaksi: Menagih Peta Jalan Kebijakan Luar Negeri
Kritik Connie Rahakundini adalah pengingat penting bahwa di era multipolar, “diam itu emas” tidak lagi berlaku jika kebijakan strategis diambil di balik pintu tertutup. Insiden Hormuz telah menunjukkan bahwa kedaulatan energi kita sangat tipis. Pemerintah harus menjawab tantangan ini dengan membuka ruang diskusi mengenai peran Indonesia dalam BoP. Jangan sampai ambisi untuk menjadi pemain global justru mengorbankan keamanan domestik akibat hilangnya presisi dalam menempatkan diri di antara kekuatan-kekuatan dunia.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Optimisme Dingin di Tengah “Kekacauan” Global
