PBB dan Kemlu Kutuk Serangan yang Menewaskan Prajurit TNI

​NEW YORK — Eskalasi militer di perbatasan Lebanon Selatan memakan korban jiwa dari pasukan perdamaian internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keras serangan proyektil yang menewaskan seorang prajurit TNI anggota Satgas UNIFIL di pos jaga dekat Adchit Al Qusayr, Minggu, 29 Maret 2026.

​Insiden tragis ini terjadi di tengah baku tembak intensif antara militer Israel dan kelompok Hizbullah. Selain satu korban gugur, satu personel TNI lainnya dilaporkan mengalami luka serius dan telah dievakuasi untuk perawatan medis intensif. PBB mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk menghormati hukum internasional dan menjamin keamanan personel serta properti milik PBB di area operasi.

​Investigasi Asal-Usul Proyektil

​Meski Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon melaporkan bahwa militer Israel merupakan aktor di balik serangan tersebut, pihak UNIFIL menyatakan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan asal-usul proyektil yang menghantam pos penjagaan tersebut.

​”Seorang penjaga perdamaian tewas secara tragis ketika sebuah proyektil meledak di pos UNIFIL. Kami telah meluncurkan penyelidikan untuk menginvestigasi peristiwa ini,” tulis pernyataan resmi UNIFIL sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Senin, 30 Maret 2026. Guterres melalui akun X resminya juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada pemerintah Indonesia dan keluarga korban, sembari menegaskan bahwa insiden ini menambah daftar panjang ancaman terhadap keselamatan personel PBB.

​Desakan Transparansi dari Jakarta

​Di Jakarta, Kemlu RI bereaksi keras dengan mendesak adanya penyelidikan menyeluruh dan transparan atas peristiwa yang menimpa Kontingen Garuda tersebut. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa markas pasukan perdamaian seharusnya menjadi zona aman yang bebas dari target serangan militer pihak mana pun sesuai konvensi internasional.

​Hingga saat ini, situasi di perbatasan Lebanon Selatan (jalur Blue Line) tetap berada pada level risiko tertinggi. Insiden ini memicu kekhawatiran global mengenai efektivitas perlindungan pasukan keamanan internasional di wilayah konflik yang semakin tidak terkendali, sekaligus menguji keteguhan diplomasi perdamaian Indonesia di Timur Tengah.