Fiskal Tangguh, Menkeu Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Stabil Hingga Akhir 2026

​JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian di tengah spekulasi ekonomi global dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui kalkulasi matang yang menempatkan ketahanan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama dalam arsitektur APBN.

​Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026), Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa anggaran negara memiliki bantalan yang cukup kuat untuk meredam fluktuasi harga minyak mentah dunia, bahkan jika menyentuh asumsi moderat sebesar 100 dolar AS per barel.

​Bantalan Fiskal Rp420 Triliun: Senjata Melawan Gejolak

​Pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Menkeu mengungkapkan adanya Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang siap digunakan sebagai fiscal buffer jika terjadi lonjakan harga minyak yang tidak terkendali.

​“Masyarakat tidak perlu khawatir, uang kita cukup. Subsidi BBM akan terus diadakan dan harganya tidak akan naik. Kami sudah menghitung konsekuensi biayanya dan kapasitas fiskal kita masih memadai,” tegas Menkeu Purbaya. Ia juga memprediksi defisit APBN 2026 tetap terjaga aman di kisaran 2,9 persen, sejalan dengan disiplin fiskal yang ketat.

​Transformasi Pola Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi

​Menkeu juga memberikan klarifikasi mengenai peningkatan defisit di awal tahun, yang menurutnya merupakan dampak dari strategi percepatan belanja pemerintah. Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya di mana penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun, pemerintah saat ini mendorong distribusi belanja yang lebih merata sejak kuartal pertama.

​Langkah ini terbukti efektif memberikan stimulus pada sektor riil. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menyentuh angka 5,39 persen pada triwulan IV 2025 dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga melampaui 5,5 persen pada tahun 2026. Dengan kondisi APBN yang menunjukkan perbaikan, pemerintah optimis dapat menciptakan pembalikan arah ekonomi yang lebih inklusif dan konsisten.