MATARAM — Teka-teki mengenai pengisian jabatan birokrat tertinggi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akhirnya terjawab. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB definitif, Kamis, 9 April 2026.
Pelantikan yang berlangsung di Graha Bhakti Praja ini menandai berakhirnya masa transisi kepemimpinan birokrasi di NTB. Abul Chair, yang sebelumnya telah melalui proses seleksi terbuka (pansel) yang ketat, kini mengemban amanah untuk mengawal akselerasi program-program strategis di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Akselerasi Program
Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Iqbal menekankan bahwa posisi Sekda adalah mesin utama penggerak pemerintahan. Ia menginstruksikan Abul Chair untuk segera melakukan konsolidasi internal guna memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dalam satu irama yang sama.
”Sekda adalah dirigen bagi birokrasi. Saya berharap Pak Abul Chair dapat memastikan gerak langkah pemerintahan semakin solid, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat NTB,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan target-target nasional, terutama dalam penguatan sektor ekonomi syariah, revitalisasi BUMD, dan peningkatan layanan publik berbasis digital (SPBE) yang tengah menjadi fokus utama Pemprov NTB saat ini.
Tantangan Fiskal dan Koordinasi Lintas Sektor
Abul Chair kini dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, termasuk pengelolaan fiskal daerah yang sehat dan peningkatan efisiensi belanja pegawai. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), peran Sekda akan sangat krusial dalam menyusun strategi pembiayaan pembangunan di tengah dinamika ekonomi global.
Selain itu, Sekda baru juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh NTB. Sinergi ini dianggap vital untuk memastikan pemerataan pembangunan, terutama dalam menyambut agenda besar nasional dan internasional yang akan digelar di wilayah Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2026-2027.
Editor: Lilisatya Wati
