JAKARTA — Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta mempertegas perannya sebagai etalase utama daerah di pusat pemerintahan. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, instansi ini melakukan transformasi fungsi, dari sekadar layanan protokol pimpinan menjadi motor penggerak promosi pariwisata sekaligus instrumen optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini diposisikan sebagai “Jendela Informasi Bumi Gora”. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung bagi warga Ibu Kota dan wisatawan mancanegara tentang kekayaan seni, budaya, dan potensi investasi yang dimiliki NTB.
Wisata Edukasi dan Diplomasi Budaya
Kepala Badan Penghubung NTB, Lalu Sukarman, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menggiatkan pemanduan wisata edukasi. Program ini mencakup pelatihan tari tradisional, pementasan musik khas Sasak, Samawa, dan Mbojo (Sasambo), serta penyediaan informasi pariwisata terpadu.
”Langkah ini adalah cara kami meningkatkan daya tarik bagi masyarakat luar agar mereka terdorong berkunjung langsung ke NTB. Kami tidak ingin anjungan hanya menjadi bangunan statis, melainkan ruang interaksi budaya yang hidup dan dinamis,” jelas Lalu Sukarman, Jumat, 10 April 2026.
Optimalisasi Wisma NTB: Target Peningkatan PAD
Di sisi manajerial, Badan Penghubung juga melakukan langkah konkret dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan Wisma NTB di Jakarta kini menjadi fokus utama sebagai salah satu lumbung PAD. Dengan ketersediaan 26 kamar, pihak Badan Penghubung sedang melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap.
Peningkatan fasilitas ini diharapkan mampu menaikkan tingkat hunian (occupancy rate), baik dari kalangan ASN daerah yang sedang bertugas di Jakarta maupun masyarakat umum. Dengan pelayanan yang setara dengan standar perhotelan, Wisma NTB diproyeksikan memberikan kontribusi retribusi yang lebih signifikan bagi kas daerah pada tahun anggaran 2026.
Selain urusan PAD dan promosi, fungsi pelayanan protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan pimpinan DPRD NTB saat melakukan agenda kerja di Jakarta tetap dijalankan dengan standar pelayanan prima. Sinergi antar-lembaga di Ibu Kota menjadi prioritas untuk memastikan setiap kebijakan pusat yang berkaitan dengan daerah dapat terkomunikasikan dengan cepat dan akurat.
