SENGGIGI — Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap mencatatkan sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi setingkat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online. Langkah berani ini dimatangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Pinjol Ilegal serta Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi, Senin (13/4/2026).
Forum strategis yang diinisiasi DPRD NTB ini menghadirkan kolaborasi lintas sektoral, mulai dari akademisi Universitas Mataram (Unram), Polda NTB, hingga Diskominfotik se-NTB. Inisiatif ini merupakan respons darurat atas pergeseran pola kejahatan keuangan digital yang kini menyerang ruang privat masyarakat Bumi Gora melalui perangkat seluler.
Ancaman Sistemik: Melampaui Isu Digital
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik (Aka), dalam paparannya menegaskan bahwa pinjol ilegal dan judi online telah bermutasi menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial-ekonomi daerah. Korban di NTB kini didominasi oleh pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, hingga generasi muda.
”Ini bukan sekadar isu digital, melainkan isu perlindungan masa depan daerah. Dampaknya sangat nyata: konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga krisis ekonomi ekstrem. Ranperda ini adalah instrumen agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat secara sistematis,” tegas Aka.
Lima Pilar Intervensi Terpadu
Akademisi Hukum Unram, Dr. Muhammad Risnain, memberikan apresiasi tinggi terhadap manuver konstitusional DPRD NTB. Ia menyoroti fenomena “kejahatan tak kasat mata” yang memicu lonjakan angka perceraian dan kehilangan aset keluarga secara mendadak di NTB.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ranperda ini dirancang berdasarkan lima pilar intervensi:
- Penguatan Regulasi Daerah: Memberikan dasar hukum penindakan yang tidak lagi parsial.
- Satgas Terpadu: Kolaborasi operasional lintas instansi (Pemprov, Aparat Hukum, dan OJK).
- Literasi Digital Massal: Memperkuat imunitas masyarakat terhadap tawaran instan digital.
- Sistem Pengaduan Efektif: Memusatkan aduan melalui Command Center Diskominfotik NTB.
- Intervensi Ekonomi: Memberikan solusi finansial bagi kelompok rentan agar tidak terjebak pinjol.
Diskominfotik NTB nantinya akan berperan sebagai pusat kendali dalam monitoring konten dan koordinasi pemblokiran platform ilegal. Dengan struktur kepemimpinan birokrasi yang kini telah lengkap, Pemprov NTB optimis regulasi ini akan menjadi senjata ampuh untuk menekan angka kriminalitas digital dalam satu tahun ke depan.
