JAKARTA — Di balik ambisi mulia memberi asupan gizi bagi jutaan anak, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi ancaman dari dalam: kerentanan sistemik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Corruption Risk Assessment (CRA) terbarunya membedah delapan titik rawan yang berpotensi mengubah program ini menjadi ajang “bancakan” baru. Masalah utamanya adalah pendekatan sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminggirkan peran pemerintah daerah, menciptakan ruang gelap dalam penentuan mitra dapur dan lokasi strategis.
KPK menyoroti mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) yang dianggap rawan. Alih-alih efisien, mekanisme ini justru berisiko memperpanjang rantai birokrasi yang ujung-ujungnya memotong porsi anggaran bahan pangan demi menutupi biaya operasional dan sewa. Jika tidak segera dibenahi, piring makan siswa mungkin akan tetap penuh, namun kualitas gizinya “tercekik” oleh potongan-potongan tidak resmi di sepanjang jalur birokrasi.
Sentralisme dan Konflik Kepentingan
Titik paling krusial adalah tingginya potensi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur. Tanpa SOP dan SLA yang transparan, penentuan yayasan mitra rawan menjadi titipan elite. KPK mencatat bahwa lemahnya verifikasi dan validasi ini telah berdampak pada standar teknis dapur yang buruk, yang secara tragis memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Laporan ini juga menegaskan belum adanya indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa baseline status gizi dan capaian akademik yang jelas, program MBG berisiko berjalan tanpa kompas, membuatnya sulit dievaluasi secara berkelanjutan. Ini adalah ironi fiskal di tengah defisit APBN Maret yang menyentuh Rp240,1 triliun; anggaran besar dikeluarkan, namun dampak nyata bagi kualitas SDM belum memiliki alat ukur yang pasti.
Rekomendasi: Menagih Perpres dan Desentralisasi
Sebagai penawar, KPK mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) yang komprehensif. Peran Dinas Kesehatan dan BPOM harus dikembalikan ke dalam ekosistem pengawasan mutu, bukan sekadar penonton di pinggir lapangan. KPK juga meminta adanya sistem pelaporan keuangan yang baku untuk mencegah mark-up dan laporan fiktif yang kerap menghantui program bantuan sosial skala masif.
Vonis bagi program MBG kini berada di tangan Presiden Prabowo. Taklimat besar di Istana tempo hari harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk menutup celah-celah “siluman” ini. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak perut yang kenyang, tetapi dari seberapa bersih setiap rupiah yang dialokasikan sampai ke meja makan siswa tanpa “disunat” oleh para pemburu rente.
GetNews Strategic Audit: Corruption Risk Assessment MBG 2026
Analisis terhadap titik rawan dan rekomendasi perbaikan program MBG:
Vonis Redaksi: Integritas Bukan Opsional
Analisis KPK ini adalah peringatan dini yang sangat berharga. GetNews memandang bahwa transparansi dalam program MBG adalah harga mati. Jika pemerintah gagal mengadopsi rekomendasi ini, maka MBG hanya akan menjadi catatan sejarah tentang kebijakan besar yang roboh karena pondasi integritas yang rapuh. Di tengah upaya penyelamatan aset negara triliunan rupiah oleh Kejagung, kebocoran dalam MBG akan menjadi paradoks penegakan hukum yang sangat memalukan.
photo cover: ANTARA
