IBU BANGSA sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali mengeluarkan taring ideologisnya. Menanggapi wacana kembalinya sistem pemilu tidak langsung—alias presiden dipilih oleh MPR—Megawati menyebut alasan “biaya mahal” sebagai argumen yang janggal dan ahistoris.
Dengan gaya retorika yang tajam, ia menarik mesin waktu ke Pemilu 1955. Megawati mengingatkan bahwa saat itu, Republik Indonesia jauh lebih “miskin” dan kondisi keamanan sedang compang-camping, namun kedaulatan rakyat tetap dijunjung tinggi melalui pemilihan langsung. Baginya, demokrasi bukan soal hitung-hitungan akuntansi, melainkan soal marwah rakyat yang tidak bisa ditukar dengan efisiensi anggaran.
| Narasi vs Realita | Analisis Jahil AMBARA | Status Urgensi |
|---|---|---|
| Alasan Biaya Mahal | Buat minyak Rusia tanpa diskon sanggup, buat suara rakyat kok mendadak miskin? | FISCAL EXCUSE |
| Nostalgia Pemilu 1955 | Zaman dulu pakai kertas seadanya bisa, sekarang sudah digital kok makin ribet? | HISTORICAL REMINDER |
| Manuver Tidak Langsung | Strategi ‘Arisan Elit’. Rakyat cukup jadi penonton di luar gedung DPR/MPR. | DEMOCRATIC BACKSLIDING |
Sumber: Kompas.com, Pidato Megawati & Unit Analisis “Suara Rakyat” AMBARA 2026.
Demokrasi: Antara Investasi atau Beban?
Jahilnya, sindiran Megawati ini seolah “menampar” logika pemerintah yang sedang pusing mengatur pengeluaran. Di saat PDIP getol minta iuran BPJS gratis karena anggaran motor trail pejabat melimpah, kini mereka mencium aroma upaya penghematan yang “salah tempat”. Megawati ingin mengingatkan bahwa jika kita bisa mengimpor 150 juta barel minyak Rusia dengan harga normal demi stabilitas energi, seharusnya kita tidak kikir untuk membiayai kestabilan demokrasi.
Wacana pemilu tidak langsung ini seringkali muncul di saat elit politik merasa “gerah” dengan biaya kampanye yang fantastis dan politik uang. Namun, bagi Megawati, solusinya bukan dengan merampas hak suara langsung rakyat, tapi dengan memperbaiki sistemnya. Memilih kembali ke cara MPR adalah sebuah kemunduran yang bikin Bung Karno mungkin bakal “bangun” dan geleng-geleng kepala.
Penyelarasan Mimpi Seribu Tahun
Prabowo baru saja bilang ingin hidup seribu tahun lagi demi melihat kejayaan RI. Megawati seolah memberikan catatan kaki penting: kejayaan tidak akan pernah tercapai jika kedaulatan rakyat dikembalikan ke tangan segelintir orang di parlemen. Kejayaan sejati lahir dari rakyat yang kenyang karena Makan Bergizi Gratis (MBG), dilindungi UU PPRT yang baru disahkan, dan tetap punya kuasa penuh untuk menentukan siapa pemimpin mereka.
Jika alasan biaya digunakan untuk memangkas demokrasi, lantas apa gunanya perbaikan di DJP dan Bea Cukai yang dipamerkan Menkeu Purbaya tempo hari? Apakah semua hasil pajak itu habis hanya untuk bayar tagihan Putin dan membiayai menteri yang “tak produktif” menjelang reshuffle?
Kesimpulan: Jangan Baper Sama Harga
Megawati telah melempar bola panas. Alasan “biaya mahal” kini terlihat seperti tameng bagi mereka yang enggan bertarung secara terbuka di hadapan massa. Sejarah 1955 adalah bukti autentik bahwa tekad politik jauh lebih kuat daripada keterbatasan logistik.
Selamat berdebat para elit! Rakyat sedang menonton, dan mereka lebih butuh kejelasan nasib iuran BPJS daripada melihat kedaulatan mereka “didiskon” dengan dalih efisiensi anggaran.
