PERDEBATAN SENGIT mengenai tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kini resmi naik kelas menjadi pertarungan gagasan tingkat tinggi. Setelah beberapa waktu lalu analisis dari lingkar kebijakan luar negeri membongkar bahwa presiden menghabiskan satu dari setiap enam hari masa jabatannya di udara, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya langsung pasang badan memberikan pembelaan institusional.
Teddy berargumen bahwa maraton diplomatik luar negeri tersebut tidak sia-sia karena berhasil menghimpun komitmen investasi dan kerja sama ekonomi strategis bagi tanah air dengan nilai fantastis mencapai Rp2.430 triliun. Menurutnya, meski kritik adalah pilar penting demokrasi, publik juga harus adil menilai kebijakan luar negeri pemerintah berdasarkan capaian hasil konkret tersebut.
Kembalinya Jangkar Moral Intelektual
Tidak butuh waktu lama bagi koridor akademik Yogyakarta untuk melayangkan pukulan balik. Anies Baswedan, yang baru saja memberikan orasi ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai tanggung jawab historis kaum intelektual dalam menjaga kompas moral negara, memberikan tanggapan yang sangat terukur namun menohok atas klaim pembelaan sang Seskab.
Tanggapan taktis Anies ini langsung menusuk ke jantung apa yang sebelumnya disebut sebagai bahaya “kolonialisme epistemik” dalam tata kelola pemerintahan—sebuah kondisi di mana prestise global dan angka-angka di atas kertas dijadikan satu-satunya ukuran keabsahan kinerja.
Anies berargumen bahwa efektivitas sejati dari kebijakan luar negeri sebuah negara tidak akan pernah bisa diukur hanya melalui presentasi mentah angka investasi atau nota kesepahaman (MoU) yang tidak mengikat. Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kekuatan diplomasi yang sesungguhnya berakar pada stabilitas domestik dan komitmen tanpa kompromi terhadap prinsip konstitusi di dalam negeri. Sebuah diplomasi yang menghasilkan angka triliunan di atas kertas akan terasa hampa secara fungsional jika tidak mampu dikonversi menjadi penguatan daya beli riil masyarakat bawah yang saat ini sedang dihantam tekanan inflasi sistemik.
Ilusi “Sorry Yé” vs Realitas Struktural
Kritik filosofis Anies ini sekaligus memperkuat keresahan siber yang belakangan disuarakan masyarakat sipil melalui jalur humor. Viral-nya meme plesetan logo resmi pemerintah Prancis menjadi “Liberté, Émbegé, Sorry yé – RÉPUBLIQUE OQUEGAS” (seperti pada gambar 1000322760.jpg) adalah cerminan nyata dari adanya jurang pemisah (disconnect) tersebut. Di saat ring satu menggunakan tameng angka Rp2.430 triliun, publik justru menangkapnya sebagai bentuk pengalihan isu kosmetik.
Sebab, akar masalahnya berada pada level struktural. Sebagaimana yang diperingatkan oleh pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair), perekonomian kita saat ini sedang terjepit di dalam himpitan ganda yang membuat nilai tukar Rupiah megap-megap di peringkat ke-5 mata uang terlemah dunia versi Forbes. Ketika fondasi moneter dalam negeri sedang rapuh, rilis angka investasi bombastis dari luar negeri tidak akan mampu meredam kepanikan pasar finansial ataupun meringankan beban cicilan bulanan yang harus dibayar oleh rakyat kecil.
Tanggapan Anies menggarisbawahi satu kebenaran sistemik: Anda tidak bisa sibuk membangun citra megah di luar negeri sementara urusan domestik di dalam rumah sendiri sedang keropos akibat gejolak ekonomi dan bongkar-pasang kurikulum pendidikan yang melelahkan.
Siapa yang Memegang Kendali Kemudi?
Pada akhirnya, pertarungan intelektual ini mengembalikan ingatan kita pada tesis utama puisi “Republik Rem Blong” yang dibacakan Rektor UII, Prof. Fathul Wahid. Inti perdebatannya bukan lagi soal ke mana saja tujuan rute bus luar negeri yang dikunjungi presiden, atau bahasa Eropa mana lagi yang harus dihafal paksa oleh anak-anak sekolah kita. Isu utamanya adalah siapa yang sebenarnya mengendalikan kemudi dan apakah mesin busnya sendiri cukup sehat untuk bertahan di tengah jalan.
Selama Istana masih mengandalkan komunikasi politik populis bergaya “Sorry yé, Oke Gas” untuk menjawab tantangan krisis moneter yang nyata, maka kubu oposisi akan selalu menemukan bahan bakar yang melimpah dari jeritan sunyi kelas pekerja. Jika triliunan investasi yang dijanjikan itu gagal mendarat di bumi pertiwi dalam waktu dekat, Istana mungkin harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa karpet merah internasional termahal sekalipun tidak akan pernah bisa membungkam bunyi kopling terbakar di dalam negerinya sendiri.
