MATARAM — Memasuki babak baru pasca-berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang kontraktual yang selama bertahun-tahun membelenggu ruang gerak fiskal institusi, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara agresif mempercepat akselerasi transformasi hulu. Ikhtiar strategis tersebut ditandai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan oleh tim verifikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada Jumat, 29 Mei 2026.
Agenda ini menjadi momentum krusial bagi RSUP NTB untuk mempertegas posisinya bukan sekadar sebagai hub rujukan medis tertinggi, melainkan juga sebagai episentrum pendidikan serta inkubator pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di wilayah kepulauan ini.
Tim verifikator Kemenkes RI yang beranggotakan lima personel dipimpin langsung oleh dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK. Rombongan disambut oleh Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., beserta jajaran direksi. Turut hadir mengawal agenda ini, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram (Unram), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta jajaran direktur rumah sakit se-Pulau Lombok.
Dalam proses asesmen tersebut, tim verifikator melakukan audit dokumen secara rigid terhadap lima standar utama, meliputi tata kelola klinis, penyelenggaraan kurikulum pendidikan, kualifikasi SDM, kelaikan sarana-prasarana, hingga keandalan sistem penjaminan mutu. Tim juga mengeksekusi telusur lapangan (field assessment) ke berbagai fasilitas pembelajaran klinik, mulai dari ruang jaga peserta didik, ruang diskusi akademik, laboratorium keterampilan klinik, hingga perpustakaan terpadu.
Sebagai fasilitator kesehatan Kelas A berstatus Rumah Sakit Pendidikan Utama yang mengantongi akreditasi Paripurna, RSUP NTB saat ini disokong oleh lebih dari 2.600 personel medis dan nonmedis serta mengoperasikan 113 jenis layanan kesehatan. Rumah sakit ini bertindak sebagai kawah candradimuka bagi para dokter muda dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk memperkuat kemandirian pasokan dokter spesialis di daerah.
Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menegaskan bahwa verifikasi ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) demi menjamin mutu kelulusan calon dokter yang kelak mengabdi di masyarakat.
”Seluruh rekomendasi yang bersifat administratif akan kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam waktu dua minggu ke depan. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses perbaikan benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap mutu pendidikan maupun kualitas pelayanan,” tegas Asrul Sani.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfotik yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. Ahsanul Halik, menyatakan bahwa Penjabat Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, memberikan atensi dan dukungan penuh terhadap cetak biru transformasi RSUP NTB ini. Pemprov mendesak institusi ini untuk terus berbenah meningkatkan mutu layanan dan memperkuat tata kelola pasca-bersih dari utang, guna menyiapkan masa depan ketahanan kesehatan NTB yang mandiri dan kompetitif di kawasan timur Indonesia.
