MATARAM — Monopoli kekuasaan dan praktik kepemimpinan absolut tanpa batas waktu di tubuh partai politik nasional kini resmi digugat ke meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah advokat senior bersama warga negara yang tergabung dalam Kantor Law Office Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates mendaftarkan permohonan pengujian materiil (judicial review) terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Perkara konstitusi tersebut resmi teregistrasi dengan Nomor Perkara 191/PUU-MK/2026.
Dalam petitumnya, para pemohon mendesak majelis hakim MK untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia wajib dibatasi paling lama dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Para pemohon menilai, pembiaran regulasi yang menyerahkan mekanisme pergantian pengurus pusat sepenuhnya kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) internal parpol telah menciptakan ruang gelap birokrasi. Celah hukum pidana tata negara ini dituding memicu lahirnya feodalisme baru dan kekuasaan politik absolut yang absolut serta mustahil dikontrol oleh konstituen akar rumput.
”Indonesia telah membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode. Namun, anehnya, ketua umum partai politik yang memegang hak prerogatif menentukan calon presiden, calon kepala daerah, hingga calon anggota legislatif justru tidak dibatasi sama sekali. Ini adalah paradoks demokrasi yang harus segera diperbaiki,” tegas praktisi hukum tata negara asal NTB, Dr. Irpan Suriadiata, dalam konferensi pers resminya di Mataram, Selasa, 9 Juni 2026.
Soroti Ancaman Oligarki dan Macetnya Kaderisasi Generasi Muda
Irpan membedah secara pruden bahwa partai politik di Indonesia secara yuridis bukanlah organisasi privat biasa (ordinary private club). Parpol merupakan institusi publik-konstitusional yang beroperasi menggunakan kucuran dana bantuan keuangan negara dari APBN maupun APBD, sekaligus memegang hak monopoli mutlak dalam rekrutmen kepemimpinan nasional. Atas dasar fungsi sosiologis tersebut, tata kelola internal parpol wajib tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) demi mencegah moral hazard.
Gugatan ini secara berani menyoroti fenomena gurita oligarki politik domestik yang ditandai oleh dominasi absolut figur-figur elite tertentu yang bercokol di pucuk pimpinan partai selama belasan hingga puluhan tahun. Imbas dari sentralisasi patronase ini dinilai telah menyumbat sirkulasi kaderisasi politik bersih, melemahkan fungsi vokasi kepemimpinan, serta mengeliminasi kesempatan kader muda kompetitif untuk tampil memimpin di level makro.
”Demokrasi tidak boleh berhenti pada ritual pemilu lima tahunan di bilik suara. Demokrasi harus hidup dan berdenyut di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Jika partai dikelola secara tidak demokratis, maka demokrasi nasional hanya menjadi prosedur formal tanpa substansi,” urai Irpan melayangkan kritik tajam.
Desak Standardisasi Minimum Konstitusional Tanpa Intervensi Ideologi
Melalui pembukaan perkara Nomor 191/PUU-MK/2026 ini, para pemohon meluruskan bahwa mereka tidak sedang meminta negara melakukan intervensi terhadap independensi ideologi maupun arah kebijakan internal parpol. Manuver yudisial ini murni ditujukan untuk menegakkan standar minimum demokrasi konstitusional.
Pembatasan dua periode diyakini akan memaksa parpol mengaktifkan mesin kaderisasi secara sehat, memperluas keterlibatan politik siber generasi muda, serta mengisolasi risiko akumulasi kapital dan kekuasaan pada segelintir elite dinasti.
Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan progresif ini, Indonesia akan mencetak sejarah baru dengan memiliki jangkar hukum tata negara yang membatasi masa jabatan ketua parpol. Putusan tersebut diproyeksikan bakal menjadi tonggak pembubaran kartel oligarki, sekaligus mengarsiteki ulang lanskap reformasi demokrasi internal partai politik di tanah air secara berkelanjutan.
