JIKA ADA SEBUAH rubrik khusus di The Economist yang bertugas mengukur seberapa efisien proses pembedahan anatomi demokrasi di negara berkembang, Republik ini pasti akan diganjar predikat “Perusahaan Rintisan Paling Inovatif” dengan pertumbuhan performa seribu persen.
Dalam kalkulasi manajemen mana pun, membedah rancangan undang-undang yang menyangkut penegak hukum dan keamanan negara biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Proses itu lumrahnya ditemani rentetan perdebatan sosiologis, eksavasi akademik, dan benturan kepentingan hak asasi yang melelahkan. Namun, di dalam rahim Gedung Kura-Kura—sebuah nama puitis untuk parlemen yang kinerjanya jarang meniru kelambatan hewan tersebut jika menyangkut urusan sirkulasi kekuasaan—proses legislasi telah bermutasi menjadi layanan pesan-antar drive-thru restoran cepat saji.
Sebuah rilis yang diterbitkan baru-baru ini mencatat angka fantastis yang seharusnya dimasukkan ke dalam Guinness Book of Orwellian Records: Komite Tiga—sekelompok elite birokrat yang mengawasi regulasi—sukses merampungkan pembahasan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Revisi Buku Suci Penegak Hukum Nasional dalam waktu yang hampir komedik pada Rapat Tingkat I.
Di kursi operator transkrip Panitia Kerja (Panja) siang itu, Seno duduk dengan punggung kaku.
Seno adalah pegawai alih daya (outsourcing) golongan paling kusam. Tugasnya sangat sederhana namun krusial bagi legalitas ketidakadilan: merangkai kicauan para anggota dewan menjadi teks legal kenegaraan yang sah. Dari pojok ruang rapat berkarpet tebal yang menebarkan aroma parfum mahal bercampur kemunafikan itu, Seno ibarat Winston Smith di bilik Kementerian Kebenaran. Ia adalah mata yang dilarang melihat. Ia adalah telinga yang tidak diizinkan mencerna.
Seno menatap para Kawan Dewan—yang penampilannya mengingatkan pada elite babi dalam Animal Farm: tambun, fasih memutarbalikkan semantik, dan tengah asyik bersulang air mineral premium. Di seberang meja mereka, duduk rapi barisan pria berwajah keras dengan seragam kecokelatan yang licin disetrika. Mereka adalah Para Taring Negara. Mereka dulunya adalah penjaga gerbang kebun binatang ini, namun kini telah belajar membaca angka anggaran dan memilih berdiri tegak dengan dua kaki.
Rapat pembahasan 112 poin DIM dimulai tanpa ketukan pembuka yang khidmat.
Dalam struktur bahasa yang sehat, kata “Masalah” didefinisikan sebagai hambatan struktural yang merugikan publik. Namun, dalam kamus Newspeak komite dewan, “Masalah” mengalami rekalibrasi makna menjadi: celah hukum yang selama ini mencegah petugas negara menyadap ponsel warga atau memberedel akun-akun anonim di atas ranjang privat.
Kawan Pimpinan Sidang, seorang politisi kawakan yang lihai mengatur tombol pengatur suara pelantang—kapan harus mematikan interupsi dan kapan harus menyalakan pujian—mengetuk meja kayunya dengan ujung jemari yang bersih.
”Baiklah, Saudara-saudara sekalian. Mari kita percepat ritme ini karena lapangan golf sudah dipesan pada pukul lima sore,” ucap Pimpinan Sidang, disusul tawa renyah yang seragam dari seluruh hadirin. “Poin ke-74: Pemberian Kewenangan Penyadapan Intelijen Otonom tanpa interupsi pengadilan. Siapa setuju? Kita harus memastikan agar rakyat kecil tidak kelelahan merahasiakan sesuatu dari negaranya. Privasi adalah bentuk keegoisan borjuis. Mengawasi grup percakapan digital emak-emak di tingkat lingkungan adalah wujud nyata dari State of Care—Negara Peduli.”
”SETUJU!” sahut seluruh anggota ruang Panitia Kerja tanpa satu pun interupsi. Itu adalah paduan suara kezaliman dengan harmonisasi yang begitu melodius.
Seno segera menggerakkan jemarinya di atas papan ketik laptop dinas: Poin 74 disahkan demi efektivitas perlindungan psikologis dan stabilitas masyarakat.
Dalam sekejap mata, dari Pasal Ekstensifikasi Siber hingga Pengawasan Aktivitas Ruang Privat warga dirampungkan dengan presisi yang mengerikan. Sebanyak 112 usulan instrumen kekuatan baru digenjot tanpa hambatan.
Proses tersebut berjalan begitu mulus karena, pada kenyataannya, antara Dewan Perwakilan yang menyusun aturan dan Aparatur Negara yang menjalankannya berbagi selera ekonomi yang sama. Kawan Dewan tahu betul, jika sewaktu-waktu algoritma amarah warga desa melonjak karena panen hancur dan bantuan sosial dipalak oleh birokrat lokal, Para Taring inilah yang kelak menjadi dinding beton penjaga pintu gerbang rumah mewah mereka di ibu kota. Ini bukan rapat amandemen hukum; ini adalah pertukaran agunan dalam transaksi barter asuransi perlindungan masa tua kekuasaan.
”Luar biasa…” gumam Seno dalam batin saat menyelesaikan transkrip DIM ke-110, yang waktunya bahkan lebih pendek daripada menghabiskan sepiring gorengan tempe di atas meja sisa. Kualitas pembahasan 112 poin krusial negara ini memiliki kecepatan transaksi yang mengalahkan patungan pemuda di gang sempit untuk membeli sebungkus rokok.
Tepat ketika Seno termenung, Komandan Penegak Hukum yang paling gagah melangkah maju. Dengan postur tenang bagai harimau lapar namun santun berbicara laiknya Napoleon di puncak kekuasaan, Sang Komandan berbisik sopan di muka meja sidang, “Terima kasih kepada kawan legislatif yang mulia, yang telah mengakomodasi perluasan wilayah kerja operasional para taring negara.”
Sang Dewan Pimpinan tertawa lembut, seraya menengok senyap dan melepaskan bahasa mata rahasia yang dingin. “Tentu, Komandan… Kami memperkuat gigimu, agar jika suatu hari rakyatku di Senayan bising berdemonstrasi menolak kebijakan kami di peternakan ini, kami tahu siapa penertib yang harus kami telepon lebih dulu. Bukankah kita adalah saudara sebadan dari satu berkas anggaran yang sama?”
Mereka menjabat erat. Transaksi siluman atas legalisasi represi negara selesai. Tok, tok. Dua pukulan martil diketuk di atas meja jati. Rapat Pleno pembahasan DIM Level-I dinyatakan selesai tanpa noda kritik sedikit pun.
Sore harinya, Seno berjalan pulang menuju kamar sewaannya yang sempit di sudut ibu kota, ditemani desis kereta listrik ekonomi yang sarat dengan tubuh-tubuh kelas pekerja yang lelah. Ia menyeduh segelas kopi hitam murah, menghirup aroma ampasnya untuk mengusir pening yang berkarat di kepala.
Di sudut ruangan, televisi tabung kecilnya menayangkan siaran berita malam. Presenter dengan setelan jas rapi membacakan hasil rilis pers Senayan dengan nada suara yang penuh optimisme mekanis:
“Panitia Komisi Penegak Demokrasi mencetak prestasi luar biasa dengan membedah undang-undang tanpa kenal lelah. Sah! Negara kita segera memiliki badan hukum tertib yang kuat. Laporan bursa internasional menyebutkan para korporasi kapital luar benua tersenyum gembira menyaksikan stabilitas keamanan dari 112 poin ketetapan aturan baru ini. Pasar investor melambung ke zona hijau, saham perusahaan pembuat kabel penyadap melonjak tajam. Tak ada protes dari oposisi, seluruh akar rumput dinyatakan mufakat.”
Seno menghirup sisa tetesan kopi di gelas plastiknya yang kian berasa ampas pahit. Di dalam kepalanya, sepotong kutipan dari literatur klasik tua mendobrak kesadarannya: “Semua warga hukum sejatinya bernasib setara di atas bumi. Tetapi, bagi siapa pun entitas kelompok elite yang mengendalikan hak mengawas di ujung 112 pasalnya tanpa oposisi rem pijakan… mereka adalah warga elite yang teramat sangat jauh lebih bebas daripada yang lainnya.”
Republik berjalan di dalam kegelapannya dengan sangat senyap, anggun, dan dibungkus rapi oleh penyelesaian demokratis ala drive-thru. Seno tersenyum sinis, lalu merebahkan tubuhnya. Ia menarik selimut tipisnya untuk menutup rapat seluruh wajah—menenggelamkan dirinya ke dalam lautan diam yang paling aman, bersiap untuk disaksikan oleh layar penyadapan seluler esok pagi.
(Selesai)
