MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengamankan legitimasi hukum tertinggi untuk menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di tanah air. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Penyerahan dokumen yudisial makro ini mengonfirmasi posisi Bumi Gora sebagai co-host bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepercayaan berskala nasional tersebut diposisikan oleh eksekutif sebagai jangkar taktis ekonomi (strategic economic anchor) untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur hulu ke hilir, sekaligus mengamankan pial investasi sosial jangka panjang (long-term social investment). Langkah ini juga diproyeksikan mampu mendepresiasi angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan kerja massal di sektor konstruksi, transportasi, dan jasa perhotelan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa mandat sebagai tuan rumah olahraga multievent sepuluh tahunan ini tidak boleh dipandang sebatas agenda seremonial atau panggung kompetisi atlet semata. Bagi mantan Duta Besar RI untuk Turkiye tersebut, PON 2028 harus dikonversi menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang inklusif, bersih dari penyalahgunaan wewenang, serta mampu membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat akar rumput di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
”SK Penetapan PON XXII ini adalah amanah besar sekaligus peluang makro. Kita harus menunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa NTB memiliki kapasitas murni untuk menyelenggarakan event olahraga nasional secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini adalah momentum emas untuk mendongkrak struktur PAD, meluaskan jangkauan investasi, serta membawa UMKM lokal naik kelas secara masif,” tegas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pasca-menerima draf keputusan tersebut di Mataram.
Integrasi Tiga Sektor Prioritas dan Magnitudo Hub Mandalika
Manifes taktis Pemprov NTB memproyeksikan bahwa persiapan PON 2028 akan disinkronkan secara rigid dengan draf penataan ruang ekonomi dan pariwisata daerah. Kebijakan ini bertumpu pada tiga pilar pemanfaatan infrastruktur olahraga terintegrasi:
- Pemberdayaan UMKM Tapak: Memfasilitasi ratusan klaster pengusaha kriya dan wastra binaan Dekranasda NTB di lingkar arena pertandingan guna memotong mata rantai spekulan perantara, memastikan perputaran uang mengalir langsung ke kantong perajin rural.
- Akselerasi Hub Pariwisata Mandalika: Memanfaatkan reputasi global Pertamina Mandalika International Circuit yang baru saja meluncurkan gelaran MotoGP 2026 sebagai episentrum sport tourism internasional guna menjaring kunjungan penonton domestik dan mancanegara.
- Kemandirian Logistik Transportasi: Optimalisasi zona logistik dekat hub Bandara Internasional Lombok (BIL) dan penataan fasilitas pelabuhan perikanan Soromandi guna menjamin kelancaran rantai pasok pangan serta akomodasi delegasi atlet lintas provinsi.
