DI TENGAH HANTAMAN badai mosi tidak percaya sipil—mulai dari dokumen Amicus Curiae BEM UI di Mahkamah Konstitusi hingga duka mendalam atas tewasnya lima sarjana penggerak desa dalam program Latsarmil Kemenhan—Presiden Prabowo Subianto memilih melempar manuver radikal di sektor ekonomi makro. Pemerintah secara resmi mengumumkan operasi amputasi massal terhadap entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mengejar target efisiensi dan transparansi anggaran yang kian kritis.
Dari total gurita korporasi pelat merah yang awalnya membengkak hingga menyentuh angka kisaran 1.000 perusahaan beserta anak-cucunya, sekurangnya 200 perusahaan dilaporkan telah resmi ditutup dan dilikuidasi. Langkah ekstrem ini menjadi bagian dari cetak biru (blueprint) restrukturisasi besar-besaran untuk memangkas jumlah BUMN secara berkala hingga hanya menyisakan sekitar 250 perusahaan inti yang dinilai benar-benar produktif.
Logika pembersihan massal ini sejatinya merupakan pengakuan tidak langsung dari Istana bahwa manajemen badan usaha negara selama ini terlampau gemuk, korup, dan tidak efisien. Banyaknya anak-cucu BUMN yang didirikan pada era terdahulu ditengarai hanya berfungsi sebagai wadah penampungan kroni elite dan ladang perburuan rente, ketimbang menyumbang dividen riil bagi kas negara. Di era fiskal yang kini tengah tercekik hebat—di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sampai mengaku “berdosa” karena memotong Dana Bagi Hasil (DBH) daerah hingga 69,5%—memelihara perusahaan pelat merah yang sekarat jelas merupakan bunuh diri ekonomi.
Namun, langkah pembubaran lebih dari 200 BUMN ini dipastikan memicu turbulensi ketenagakerjaan dan sentimen pasar dalam jangka pendek. Amputasi korporasi berskala raksasa ini rentan melahirkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal baru di sektor formal, yang jika gagal dimitigasi, akan semakin menekan daya beli kelas menengah yang sudah megap-megap akibat agresivitas pajak siber. Pasar global pun kini menaruh perhatian sangat serius: apakah penutupan ratusan BUMN ini murni dilakukan atas dasar kalkulasi matematika bisnis yang matang, atau sekadar langkah panik untuk menyapu likuiditas demi menambal program katering pangan gratis yang anggarannya terus digugat di MK.
Presiden Prabowo mungkin sukses menampilkan citra pemimpin komando yang tegas dan enggan berkompromi dengan inefisiensi birokrasi lewat kebijakan radikal ini. Kendati demikian, menutup ratusan perusahaan di atas kertas jauh lebih mudah daripada membersihkan mentalitas koruptif dan tata kelola yang bocor di dalam sisa 250 BUMN yang dipertahankan. Jika saringan ketat yang diterapkan di sektor BUMN ini masih menyisakan celah bagi keterlibatan yayasan-yayasan keamanan tertentu, maka operasi pembersihan ini hanya akan dibaca sebagai redistribusi kue kekuasaan baru di bawah kendali Kabinet Merah Putih.
INFORMASI UTAMA
Operasi pembersihan serentak ini ditargetkan mampu menyusutkan postur 1.000 anak-cucu BUMN menjadi hanya 250 entitas korporasi yang sehat. Rincian peta jalan efisiensi korporasi negara ini dirilis resmi oleh BPMI Setpres.
