ADA SATU PEMANDANGAN lumrah di kalangan birokrasi daerah setiap kali tahun anggaran berjalan setengah jalan: panik massal gara-gara dompet mulai menipis sementara daftar belanjaan masih menumpuk selangit.
Alih-alih pura-pura bahagia di atas tumpukan utang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tahun 2026 ini memilih mengambil jalan yang lebih jujur pada realitas. Menghadapi ancaman defisit akibat dinamika penerimaan daerah—khususnya penyesuaian asumsi penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat—Pemprov NTB langsung pasang mode suntik ketat dalam menyusun APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa lembaganya tidak mau lagi bermain-main dengan angka ilutif.
“Prinsipnya, pendapatan harus realistis dan belanja harus mengikuti kemampuan fiskal. Yang kita jaga bukan sekadar angka APBD, tetapi kemampuan pemerintah untuk terus memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat,” ujar birokrat yang akrab disapa Dr. Aka itu.
Empat Iman Baru Pengendali Dompet Daerah
Demi memastikan kapal pesiar APBD NTB tidak karam di tengah jalan, Pemprov merumuskan empat prinsip disiplin fiskal yang wajib dihafal mati oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
- Realis Pantang Khayalan: Belanja daerah wajib disesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang benar-benar riil dan tersedia di kas, bukan berdasarkan halusinasi asumsi penerimaan yang wujudnya masih gaib.
- Layanan Rakyat Harga Mati: Efisiensi anggaran boleh digeber seketat mungkin, tapi urusan pelayanan dasar dan hajat hidup orang banyak dijamin tidak boleh ikut dikorbankan.
- Infrastruktur Selektif (Nggak Dikit-Dikit Bikin Gerbang): Pembangunan fisik dibatasi secara ketat. Proyek jalan atau gedung hanya akan diketok jika tingkat urgensinya tinggi, manfaatnya jelas, dan uangnya benar-benar sudah nongol.
- Anti-Warisan Utang: Menjaga momentum tahun 2026 agar kas daerah bersih dari sisa beban utang yang kerap bikin pusing kepala birokrat tahun anggaran berikutnya.
Ketika Daerah Harus Pintar Mengatur Napas
Langkah taktis yang diambil Pemprov NTB bersama DPRD NTB ini sejatinya menjadi cerminan kecil dari badai fiskal nasional yang sedang melanda. Ketika pemerintah pusat sibuk memotong dana transfer demi membiayai program-program populis tingkat tinggi, daerah-daerah mau tidak mau harus belajar bernapas lewat sedotan.
Alih-alih gengsi mempertahankan proyek mercusuar yang berpotensi mangkrak di tengah jalan, pemprov memilih realistis: lebih baik ikat pinggang sekarang daripada harus gali lubang tutup lubang di akhir tahun.
Bagi warga NTB, kebijakan ini tentu membawa secercah asa bahwa uang pajak dan retribusi yang mereka bayar tidak habis dibakar untuk kegiatan seremonial yang kurang radikal manfaatnya. Semoga saja disiplin fiskal ini bukan sekadar retorika di atas kertas, tapi benar-benar menjadi obat mujarab agar dompet daerah tetap sehat walafiat!
