KONON, CARA TERBAIK untuk memajukan ekonomi desa adalah dengan melatih para sarjana akuntansi merangkak di dalam lumpur sambil diteriaki pelatih bermuka garang. Setidaknya, begitulah logika mentereng yang mendasari draf kurikulum Latihan Dasar Militer (Latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Namun, alih-alih melahirkan pahlawan finansial yang sanggup menumbangkan dominasi tengkulak, proyek ambisius ini justru membuahkan tragedi kemanusiaan dan borok inefisiensi anggaran yang bikin geleng-geleng kepala. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, baru saja membongkar draf kalkulasi biaya pelatihan maut ini. Angkanya sukses membuat para guru honorer yang gajinya macet langsung mengelus dada: Rp30 juta per kepala hanya untuk porsi latihan fisik.
INFORMASI UTAMA
DPR membeberkan bahwa porsi anggaran diklat calon pengelola koperasi justru habis tersedot untuk aktivitas baris-berbaris ketimbang urusan pembukuan. Liputan lengkap mengenai pembongkaran anggaran ini dirilis oleh portal Kompas.com.
Jika dihitung di atas kertas, para calon manajer ini dikurung selama 45 hari. Sialnya, 30 hari dihabiskan untuk belajar tiarap dan memeluk laras senapan tiruan, sementara urusan esensial seperti menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) dan strategi pemasaran pisang kepok justru hanya dijatah 15 hari dengan biaya “ngepres” Rp15 juta. Entah mukjizat sosiologis apa yang diharapkan pemerintah; apakah dengan fasih melakukan push-up 50 kali, seorang manajer koperasi otomatis bisa merayu emak-emak desa agar emoh berutang ke rentenir keliling?
Kalkulasi makro dari Senayan menyebutkan, jika gaya hidup komando ini dipaksakan kepada seluruh kuota nasional yang mencapai 35.476 peserta, negara sah menghamburkan uang rakyat hingga menembus angka Rp1,06 triliun. Angka jumbo yang dibakar di barak militer itu tentu terasa sangat membagongkan di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang suram. Bayangkan saja, di saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang sibuk meratap mengaku “berdosa” karena memotong Dana Bagi Hasil (DBH) daerah hingga 69,5%, Kementerian Pertahanan justru terlihat begitu royal membiayai sarjana sipil untuk mencicipi rasanya jadi kopral magang.
Memang, menutup 200 anak-cucu BUMN kemarin terlihat sangat heroik demi mengejar jargon efisiensi fiskal. Namun, membiarkan kebocoran triliunan rupiah untuk mencetak manajer koperasi yang lebih mahir pasang sangkur ketimbang bikin laporan laba rugi jelas sebuah lawakan bermutu tinggi. Jika Istana tetap kekeuh menganggap semua urusan hajat hidup orang banyak bisa diselesaikan dengan draf kedisiplinan militeristik, jangan heran jika suatu hari nanti, aliansi mahasiswa berjaket kuning dari BEM UI tidak lagi mengirim berkas Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi, melainkan mengirimkan kalkulator mainan ke meja kerja Presiden sebagai sindiran halus.
