DI BALIK JARGON mentereng mencetak generasi emas melalui pemenuhan nutrisi nasional, megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti makin keropos digerogoti syahwat pemburu rente. Korps Adhyaksa resmi mengumumkan penahanan terhadap Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, setelah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam skandal korupsi tata kelola logistik pangan tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaiman Nahdi, menegaskan bahwa perwira tinggi kepolisian aktif itu kini telah resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan sejak Kamis, 2 Juli 2026. Modus korupsi yang dipraktikkan sang jenderal bintang satu asal NTB ini terhitung sangat membagongkan untuk ukuran pejabat tinggi negara: ia menyulap pengadaan wadah makanan alias ompreng (food tray) menjadi ladang perasan rupiah.
Kronologi di balik pintu tertutup BGN mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Brigjen Lalu Iwan mengondisikan dua saksi kunci, YCS dan RD, untuk mendirikan sebuah perusahaan boneka. Perusahaan ini sengaja dibentuk hanya untuk memonopoli penjualan wadah food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. “Jadi dalam harga itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI,” tutur Syarief di Gedung Kejagung. Nilai jual ompreng tersebut sudah digelembungkan sedemikian rupa agar jatah setoran untuk sang jenderal tetap mengalir lancar dari piring-piring plastik anak sekolah.
Jatuhnya Brigjen Lalu Iwan memperpanjang daftar runtuhnya para petinggi pencetus program unggulan Presiden Prabowo ini. Kejagung sebelumnya telah menetapkan enam orang tersangka berbobot tinggi, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta kedua orang wakilnya, yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Fakta sosiologis ini menjadi tamparan paling telak bagi wajah penegakan stabilitas domestik: lembaga yang dibentuk dengan draf komando untuk mengurusi perut rakyat miskin justru bertransformasi menjadi sarang penyamun berseragam.
Bancakan duit ompreng ini terasa sangat biadab jika disandingkan dengan draf jeritan ekonomi di tingkat tapak. Di saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengaku “berdosa” karena memotong Dana Bagi Hasil (DBH) daerah hingga 69,5% demi menambal kas pusat, dan BEM UI harus menyodorkan Amicus Curiae di MK karena dana pendidikan dikanibalisme, para elite BGN justru sibuk menghitung komisi dari nampan makanan. Jargon efisiensi yang dipakai Prabowo saat memangkas 200 anak-cucu BUMN kemarin seketika terasa hambar ketika korupsi struktural justru dibiarkan subur di bawah ketiak yayasan-yayasan keamanan eksekutif.
Langkah berani Jampidsus menyeret perwira aktif Trunojoyo ke balik jeruji besi setidaknya memberi sedikit pelipur lara bagi publik yang jengah melihat kepungan jaket kuning di Mabes Polri. Namun, jika Istana masih hobi memelihara gaya hidup militeristik dalam instrumen ekonomi sipil—seperti memaksa manajer koperasi ikut Latsarmil maut senilai Rp30 juta—maka pembersihan kosmetik ini tidak akan mengubah keadaan. Tanpa ada audit total dan perombakan draf kebijakan substantif, proyek Makan Bergizi Gratis ini dipastikan tidak akan melahirkan kecerdasan bangsa, melainkan hanya menyisakan ompreng kosong yang baunya busuk sampai ke mancanegara.
Foto cover: Lalu Iwan (Dijepret istimewa)
