GETNEWS.CO.ID, Jakarta — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menorehkan keunggulan diplomasi antarlembaga yang signifikan di sektor maritim nasional. Dalam keputusan strategis teranyar, NTB resmi menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil mengamankan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) eksklusif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI guna mempercepat implementasi ekonomi biru (blue economy).
Prosesi penandatanganan kesepakatan jangka panjang berdurasi lima tahun tersebut dilakukan langsung oleh Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta. Langkah taktis ini mencerminkan agresivitas birokrasi daerah dalam menjemput bola ke pusat, alih-alih terjebak dalam pola pasif menunggu kucuran program anggaran nasional.
Bagi bentang geografis kepulauan seperti NTB, aliansi eksklusif ini menjadi krusial di tengah urgensi optimalisasi ruang laut. Selama ini, potensi maritim wilayah Bumi Gora kerap terhambat oleh minimnya integrasi hulu-hilir, konflik pemanfaatan ruang laut, serta rendahnya kapasitas pengolahan produk perikanan tangkap maupun budidaya masyarakat pesisir.
Sembilan Doktrin Transformasi Maritim
Kemitraan strategis ini memayungi sembilan ruang lingkup krusial yang diproyeksikan bakal merombak total lanskap kelautan NTB dari hulu ke hilir:
- Sinkronisasi Ruang Laut: Menyelaraskan zonasi wilayah pesisir guna meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang antara konservasi, pariwisata, dan perikanan tangkap.
- Hilirisasi Produk Bahari: Menggenjot nilai tambah komoditas laut lokal melalui pembangunan ekosistem pengolahan modern di sekitar kantong-kantong nelayan.
- Tata Kelola dan Pengawasan: Memperketat proteksi terhadap kelestarian sumber daya hayati laut dari praktik penangkapan ilegal (illegal fishing) sekaligus menaikkan kapasitas SDM pesisir.
| Pilar Intervensi | Kondisi Awal Daerah | Target Capaian (MoU KKP) |
|---|---|---|
| Skala Pendekatan Kebijakan | Eksploitasi tradisional parsial berbiaya tinggi | Integrasi Ekonomi Biru berkelanjutan |
| Rantai Pasok Perikanan | Ekspor bahan baku mentah (low-value) | Hilirisasi produk olahan berbasis kawasan industri |
| Ketahanan Kesejahteraan | Kerentanan ekonomi nelayan skala kecil | Pemberdayaan koperasi & kapasitas SDM pesisir |
Sebagai satu-satunya provinsi yang mendapatkan tiket emas kesepakatan ini, mata publik nasional kini tertuju ke Mataram. Keberhasilan instrumen makro ini akan dinilai dari seberapa sigap birokrasi daerah menterjemahkan pasal-pasal di atas kertas menjadi eksekusi taktis di wilayah-wilayah pesisir NTB. Jika implementasi berjalan lambat, status ‘satu-satunya provinsi’ ini hanya akan menjadi piala dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan kaum nelayan di garis pantai.
