Menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan itu mulia, tapi kalau isi dompet di akhir bulan cuma menyisa rasa getir, gengsi pun bisa mendadak luntur. Nasib menggelitik inilah yang dialami oleh para Kepala Lingkungan (Kaling) se-Kota Mataram.
Rombongan yang tergabung dalam Forum Kepala Lingkungan (Fokal) Kota Mataram mendadak “ngelurug” ke gedung DPRD Kota Mataram. Maksud kedatangan mereka bukan mau bikin kerusuhan, melainkan buat mencurahkan isi hati (curhat) yang mendalam soal honorarium yang dianggap jauh dari kata “harum”.
Gengsi Orang Kota, Gaji Kalah dari Orang Desa!
Di balik seragam dinas yang rapi dan tugas kemasyarakatan yang tiada henti, para Kaling menyimpan rasa minder yang cukup mengocok perut sekaligus bikin prihatin:
- Intrik Insentif “Minder”: Setiap bulan, para Kaling di Mataram hanya mengantongi insentif sekitar Rp 1,5 juta. Angka ini tergolong imut-imut jika dibandingkan dengan beban kerja melayani warga kota yang serba kritis dan hobi komplain dari subuh sampai malam.
- Kalah “Tajir” Sama Kadus Kabupaten: Yang bikin garuk-garuk kepala, pendapatan Kepala Dusun (Kadus) di beberapa kabupaten tetangga kabarnya justru lebih gurih: bisa tembus Rp 2,5 juta per bulan, bahkan ada yang hampir menyentuh Upah Minimum Regional (UMR). Bikin para Kaling Kota Mataram cuma bisa mengelus dada sambil membatin: “Kalah gaya tak apa, tapi ini gaji kota kok kalah sama gaji desa?”
- Menagih Janji Pasangan HARUM: Mumpung pasangan Wali Kota H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman (HARUM) sudah memasuki periode kedua kepemimpinan, para Kaling menilai ini saat yang paling tepat untuk menagih janji manis kenaikan kesejahteraan. Bikin janji itu gampang, tapi bikin insentif naik itu yang ditunggu-tunggu!
Ujung Tombak atau Ujung Tembok?
Menjadi Kaling di wilayah perkotaan seperti Mataram itu memang gampang-gampang susah. Dari urusan data bansos, perselisihan antar-tetangga, posyandu, sampah, sampai urusan kucing warga yang nyangkut di atap, semua aduannya masuk ke HP Pak Kaling.
Kalau beban kerjanya sekelas “manajer komplain 24 jam”, wajar saja kalau insentif Rp 1,5 juta terasa makin tipis tergerus inflasi harga beras dan kopi saset.
DPRD Kota Mataram dan Pemkot kini diuji: apakah curhatan Fokal ini bakal direspon dengan kenaikan angka di APBD, atau para Kaling harus tetap memendam minder saban kali kumpul bareng teman-teman Kadus dari kabupaten? Kita tunggu saja kelanjutan takdir dompet Pak Kaling!
