JAKARTA — Dinamika hukum tata negara Indonesia kembali mencatat babak baru. Mahkamah Agung (MA) secara resmi merilis salinan putusan lengkap dengan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan atas legalitas Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan salinan putusan yang diakses dari laman resmi mahkamahagung.go.id pada Selasa (10/11/2026), Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut Suket penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2019 silam.
| Parameter Perkara | Detail & Amar Putusan Mahkamah Agung |
|---|---|
| Nomor Perkara | Putusan Kasasi TUN Nomor 742 K/TUN/2026 (dirilis 10 November 2026). |
| Objek Sengketa | Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka (terbitan 2019). |
| Amar Perintah MA | Menyatakan suket batal demi hukum serta memerintahkan Kemendikdasmen untuk mencabutnya. |
| Lembaga Terkait | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. |
Implikasi Hukum dan Konstitusional
Selain mewajibkan pencabutan, majelis hakim agung secara tegas menyatakan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan tersebut batal secara hukum. Putusan kasasi ini langsung memicu diskursus luas di kalangan pengamat hukum tata negara terkait validitas administratif dokumen penunjang pencalonan pejabat negara serta implikasinya terhadap tata kelola administrasi pemerintahan ke depan.
Ofan/Evi/Lilis | Foto: GETNEWS./MA
